PRIMADONA PNS

Di awal awal bulan September tahun 2013 para pencari kerja telah disibukkan untuk mempersiapkan segala berkas/ dokumen sebagai prasyarat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Sebanyak 329 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat. Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013, “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1777-329-instansi-pemerintah-gelar-seleksi-cpns).

Setelah lebih dari 2 tahun pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) melaksanakan Moratorium PNS, sehingga perekrutan CPNS untuk formasi umum terhenti untuk 2 tahun dari tahun 2012 s/d 2013. Untuk mendapatkan keberuntungan ini dapat dipastikan dalam jangka waktu 2 tahun yang tertunda, jumlah pelamar semakin menbludak.

Khusus Pemerintahan Daerah jauh-jauh hari telah mengusulkan formasi yang dibutuhkan masing-masing daerah atau instansi. Pemerintah Provinsi Aceh paling tidak 9 Kabupaten/ Kota melaksankan hal yang sama diantaranya Kabupaten Pide Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh , Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh jaya ditambah Pemerintah Provinsi juga melakukan hal yang.
Antusias masyarakat
Ibarat mendapatkan oasis di tengah gurun pasir yang tandus, antusias mayarakat sangat tinggi untuk menjadi abdi Negara. Bayangkan saja di Kabupaten Gayo Lues dapat kita lihat akhir-akhir ini dilapangan ataupun berita di media salah daerah yang merekrut CPNS di tahun ini. Sedikit pemandangan unik kita jumpai di Kabupaten yang baru dimekarkan dari Aceh tengah tersebut. Jumlah pelamar telah mencapai anggka 10.950 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Galus yang telah terdaftar di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan bersaing memperebutkan 270 formasi (Harian Serambi Indonesia edisi, Selasa 01 Oktober 2013 ). Dari formasi yang diterima dapat diprediksi 80% para pelamar merupakan sarjana baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Panitia melalui BKKP setempat, sempat kewalahan dalam melayani pelamar yang membludak. Pemda setempat juga telah berancang-ancang untuk mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi meluapnya pelamar yang akan mengikuti ujian tulis pada 3 November (TKD) dan 27 November 2013 (TKB) mendatang Hal ini dikarenakan sebagian besar pelamar berasal dari wilayah lain yang jau dari lokasi seleksi sehingga harus menginap. Lain halnya di Kabupaten Aceh Jaya, dimana salah satu Kabupaten yang memiliki persyaratan khusus berupa pelamar wajib berasal dari wilayah setempat (putra/putri daerah). Karena kebijakan yang tidak menguntungkan tersebut sebagian pelamar dari wilayah luar Aceh Jaya melakukan aksi protes pada Pemerintah Daerah setempat. Jelas ini menunjukkan profesi PNS masih menjadi primadona masyarakat kita dan dengan antusiasisme yang cukup tinggi.
Buruknya Citra PNS

Dari masa-kemasa animo masyarakat untuk menjadi Abdi Negara sangat tinggi, karena di Indonesia PNS “satu-satunya” lapangan kerja/profesi yang menjanjikan kepastian hidup. Lihat saja tanggal satu pada setiap bulannya sejumlah uang telah masuk kerekening atau melalui bendahara masing-masing instansi uang dicairkan. Secara eksplisit Gaji PNS tidak mengenal prestasi rajin atau malas, produktif atau tidak yang jelas cair. Selain gaji Pokok masih banyak tunjangan lainya yang diperoleh oleh seorang PNS seperti tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan istri dan anak, tunjangan khusus tunjangan jabatan khusus bagi pejabat/eselon dan honor kegitan lainnya yang sering disebut dengan uang masuk. Pendapatan gaji dapat dikatakan diterima seumur hidup, walaupun telah selesai masa kerja masih berlaku gaji pansiun. Jadi jelas bahwa PNS merupakan primadona yang menjadi harapan agung (great ekspectasion) bagi sebagian besar masyarakat kita baik kota maupun pedesaan.

Namun sungguh disayangkan para aparatur Negera yang telah menghabiskan anggaran Negara yang cukup besar, tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Dengan banyaknya anggaran yang diplotkan untuk PNS, namun sebagian diantaranya masih ada saja yang merasa kurang cukup. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk terus menerus menghisap anggaran Negara. Bagi sebagian oknum pejabat negeri di daerah yang memiliki sedikit wewenang, sering memanfaatkan kesempatan penyelewengan anggaran seperti kegiatan Mark-up, biaya perjalanan dinas fiktif dan lain sebagainya. Lain pula tabi’at oknum pegawai rendahan yang menggunakan jam kerja untuk menambah penghasilan.

Seharusnya pemerintah jangan hanya terus- menerus merekrut orang seperti itu menjadi CPNS di Negara ini, tetapi juga harus meningkatkan pembinaan personil secara disiplin, tegas dan pengawasan yang maksimal. Sangat disayangkan ketika lautan manusia berduyun-duyun mengikuti seleksi, ketika lulus justru bukanlah orang –orang terbaik.
Menurut hasil penilaian yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 lalu, kinerja akuntabilitas Pemerintah Aceh hanya memperoleh nilai 50,19 atau berada pada predikat rating ‘CC’. “Nilai itu (50,19) menggambarkan bahwa kinerja di setiap SKPA belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bisa jadi dianggap belum transparan dan akuntabel. Nilai itu cukup memadai, tetapi perlu perbaikan,” kata Gubernur pada acara Penandatangan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Selasa (8/10), di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah (Setda) Aceh. (Edisi serambi Indonesia edisi kamis 10 Oktober 2013)

. Tidak hanya sampai disitu, bahkan pada masa Pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur sempat kewalahan menghadapi para oknum abdi negara tersebut. Saban hari di Ibu Kota Pronvinsi Aceh kerap dijumpai oknum PNS yang membolos dengan menggunakan pakaian dinas dan nongkrong diwarung kopi. Dengan menjamurnya warung kopi yang tumbuh dan berkembang di Banda Aceh dewasa ini juga diikut menjamurnya peminat kopi Aceh yang tidak jarang menjadi langganan para oknum PNS.

Perlu Reformasi Birokrasi
Ada kesan lulus dalam seleksi menjadi PNS sangat sulit untuk ditempuh demikian halnya juga pemberhentian dari PNS juga lebih sulit. Memang realitasnya demikian, dalam PP No.53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil yang kesannya bertele diatur bahwa, seorang PNS yang indisiplin paling tidak menghabiskan waktu hingga 2 bulan untuk diproses. Biasanya seorang pimpinan atau pejabat yang berwenang cenderung malas menindak bawahan yang demikian, karena tidak memberikan keuntungan secara financial dan tidak mempengaruhi jabatannya. Dari pada mengurusi hal demikian, mereka mending mengerjakan tugas-tugas lain yang mampu mendatangkan income. Di lapangan dapat kita lihat bahwa tindakan terhadap oknum PNS yang tidak disiplin Hanya berlaku kepada yang terjerat kasus hukum berat seperti narkoba atau korupsi. Dalam kultur birokrasi kepegawaian khususnya pada perintahan Daerah , seorang pimpinan sangat enggan untuk memecat stafnya yang bermasalah. Anehnya lagi Kendati sesorang staf tidak disukai oleh atasannya, namun atasan tidak serta merta menindak apalagi memecat, justru yang sering dilakukan oleh atasannya hanya pembiaran. Dengan tidak ada terguran dari atasan oknum tersebut tidak tidak akan mengundurkan diri dan tidak akan diundurkan oleh tidaknya adanya produktifitas sehingga pendapatan/gajipun terus berjalan tanpa menghiraukan kwajiban yang semestinya dilakukan. Bayangkan jika rata-rata PNS di daerah deperlakkan atau bermental demikian betapa ruginya Negara dalam membiayai yang demikian.
Selain mendapatkan tugas rutin administrasi, seorang PNS juga mendapatkan pekerjaan tembahan. Pekerjaan tambahan yang dimaksud biasa disusun berupa tim kerja ataupun kelompok kerja. Pekerjaan demikian biasanya mendapat hak berupa honor tambahan diluar gaji pokok bulanan maupun tunjangan lainnya. Kelompok kerja tersebut bersifat terbatas baik waktu maupun jumlah kelompok kerja, sehingga menjadi incaran oleh semua staf untuk mendapatkan uang masuk tersebut. Mirisnya lagi, pekerjaan tambahan kerap kali deselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Tidak semua pimpinan mampu berlaku adil dalam instansi kerja masing-masing. Hubungan atau tingkat loyalitas terhadap atasan lebih penting disbanding kualitas ataupun kapasitas seorang pekerja. Seorang pimpinan dalam suatu lembaga atau kantor cenderung memanfaat tim yang mereka sukai secara berulang-ulang tanpa mempertimbangkan pegawai lainnya. Perselingkuhan antara pimpinan sebagai kuasa pengguna anggaran dan bendahara senantiasa menghasilkan penyelewengan anggaran. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan tindakan diluar aturan PNS hanya untuk memperkaya diri. Sehingga tidak dinafikan anggaran Negara habis disedot oleh oknum-oknum demikian.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini menjadi Managing Director di Bank Dunia mengatakan, desain ekonomi Indonesia saat ini sulit dilakukan akibat anggaran gaji yang terlalu besar Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dianggap terlalu banyak. Anggaran di daerah akhirnya habis untuk bayar gaji pegawai. Lebih lanjut ia mengatakan Mendesain ekonomi Indonesia bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya itu penting. Dari sisi keuangan, dijamin dengan perundang-undangan seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan haknya. Banyak pemda makin hari makin banyak pegawai negeri daerahnya, kebanyakan ekonominya habis untuk menggaji pegawai-pegawainya bukan untuk mendesain ekonomi,”(Viva News edisi 19/8/2013).
Pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berjalan dan berlarut-larut. Kini Kemenpan-RB tengah mengkaji efisiensi serta optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Anggaran hasil efisiensi itu nantinya akan dialokasikan sebagai tunjangan kinerja PNS.

“Yang paling penting, efisiensi itu diambil dari tunjangan dinas, honorarium yang diterima, dan lainnya,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, di Jakarta. Upaya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dia melanjutkan, juga seiring dengan revisi peraturan pemerintah tentang gaji dan pensiun. Per 1 Januari 2014, akan ada penilaian kinerja berbasis prestasi bagi pegawai. “Pada saat yang sama, kami sedang mengelola efisiensi kementerian dan atau lembaga, sehingga biaya efisiensi bis digunakan untuk tunjangan berbasis kinerja,”(Viva news Selasa, 17 September 2013, 06:52)
Bagi sebagian oknum pejabat daerah kebijakan demikian sangat merugikan kelompok tersebut. Bagaiamana tidak dengan peraturan honorarium kegiatan yang selama berlaku dengan wewenang dapat mengalokasi anggaran sesuai dengan kehendaknya. Sementara bagi pegawai lain yang merasa kurang yang dekat dengannya akan dibaikan. Tetapi bila pemerintah pusat serius menjalankan rencana tersebut, ini merupakan angin segar bagi sebagian pegawai lain kurang memiliki kedekatan dengan atasan sementara secara kualitas mereka mampu bekerja, kecuali bagi PNS yang memang malas dan apatis saja yang mengalami nasib buruk.
Salah satu pilihan dan solusi cerdas yang semestinya ditempuh oleh Perintah dengan evaluasi berjangka. Ibarat Masiswa yang tidak lulus mata kuliah maka harus mengulang kembali semester sebelumnya demikian juga bagi yang tidak mencapai batas nilai minimal kemudian dikenakan sanksi DP (drop Out). Demikian halnya PNS tiap jangka waktu tertentu katakanlah per-2 atau 4 tahun senantiasa dievaluasi kinerjanya, jika tidak mendapat penilaian minimal maka kenaikan pangkat atau berkala diturunkan dan jika tidak mampu dalam bekerja sebaiknya diberhentikan dan diganti dengan calon lain yang telah mengantri.

PNS jagan lagi dijadikan tempat bersandar, tetapi jadikanlah tempat bekerja dan pengawasan ektra ketat terhadap efektifitas kepegawaian khususnya di daerah sangat dibutuhkan . Harus ada suatu lembaga nasional dan independen yang mampu mengontrol prilaku para PNS baik ditingkat pimpinan maupun staf. Selama ini pengendalian dan pengawasan pemerintahan daerah hanya dilakukan oleh Kantor Inspektorat yang rentan terhadap manipulasi kepentingan dinasti. Jaringan kerabat, kekeluargaan ditingkat daerah khususnya Kabupaten/ Kota sangat tinggi. Seorang pejaban eselon di daerah segan dalam menindak bawahannya yang kurang disiplin dan proses pembiaran tersebut terus terjadi berlarut-larut. Saya berkeyakinan Jika pengawasan tersebut dilakukan dari unsur oleh pihak luar yang tidak ada hubungan emosional dengan wilayah tertentu pengawasan tersebut akan berhasil.
Jika hal ini dilakukan maka dapat diprediksi kinerja aparatur Negara dimasa yang akan datang akan lebih baik dan pastinya dapat menhemat anggaran Negara untuk dipergunakan pada sector pembangunan lainnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s