PILKADA GUBERNUR ACEH TAHUN 2012

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari pesta demokrasi rakyat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan hak dalam bidang politik (political rights) baik dipilih maupun memilih. Pemilu adalah suatu ajang perebutan kekuasaan yang diakui dalam masyarakat yang menggunakan sistem demokrasi (M. Jafar 2009, hlm 15). Selain Pemilu kita juga sering mendengar istilah Pemilukada yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemilu. Pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada adalah bagian dari pemilu yang khusus dilaksanakan di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota secara langsung untuk memilih kepala daerah. Dalam proses Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur maupun Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Wali Kota secara langsung dipilih oleh rakyat. Disamping Pemilukada ada juga istilah pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan Legeslatif (Pileg) dan keseluruhan dari konsep tersebut adalah bagian dari Pemilu. Mekanisme Pilpres, Pemilukada, maupun Pileg, tata cara pemilihan sekarang yaitu dengan cara Pilsung atau pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak beruglirnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi maka lahirlah wacana otonomi daerah yang diperkuat dengan disahkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rakyak diberi keleluasaan dalam memilih kepala daerah atau siapa saja yang ingin mencalonkan diri secara lansung menjadi kepala daerah. Pada era orde baru kepemimpinan kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat baik yang duduk di DPR/ RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota, sementara yang sering kita pilih ketika Pemilu berlangsung adalah para calon Legeslatif saja. Hal ini merupakan salah satu perkembangan politik sebagai perwujudan dari demokrasi secara penuh ditangan rakyak, karena tidak lagi didelegasikan kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga legeslatif/ DPR/ DPRD (house of representatif).
Pemilukada merupakan rangkaian panjang dari proses penentuan kepada daerah yang bakal menjadi pemimpin suatu daerah untuk lima tahun selama satu periode. Ada mekanisme tertentu yang diatur guna mensukseskan pemilukada. Adapun Undan-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu rujukan yang dapat dijadikan aturan dalam proses Pemilukada. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 poin ke 6 yang berbunyi,
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
Pada tataran pusat penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang disebut KPU, sementara di tingkat Provinsi KPU Provinsi dan di tingkat Kabupaten/ Kota disebut KPU Kabupaten/ Kota. Dari seluruh provinsi dan kabupaten/ Kota, penyelenggaraan Pemilu maupun pemilukada dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Kecuali itu di Provinsi Aceh memiliki keistimewaan tersendiri tentang penyelenggara Pemilu. Pasca perdamaian RI- GAM pada tahun 2005 dengan ditanda tangani MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki, Aceh memiliki keleluasaan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian diperkuat dengan keuarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 56 ayat 1 berbunyi, KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur.
Demikian halnya pada pasal 56 ayat yang lain disebutkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu adalah KIP Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini yang menggantikan kedudukan KPU di Aceh adalah lembaga Independen yang disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
Dalam UUPA banyak perubahan- perubahan dalam bidang politik dimana salah satu adalah lahirnya Partai Politik Lokal (Local Polotical Party) yang disingkat dengan Parlok. Parlok adalah sarana partisipasi politik (political partisipation) masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih luas. Partai Politik Lokal adalah adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui DPRA, DPRK, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (M. Jafar 2009, hlm 21). Dasar hukum dari Parlok adalah seperti disebut dalam UUPA Pasal 75 dan diperjelas kembali dengan keluarnya Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 20 Tahun 2007. Hingga kini sedikitnya ada enam Parlok yang telah eksis di Aceh dan saling bertarung pada Pileg pada tahun 2009 yang lalu. Diantara parlok tersebut yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KIP sedikitnya ada enam antara lain, Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) Partai Bersatu Atjeh (PBA) dan Partai Daulat Aceh (PDA). Tidak dapat dipungkiri eksistensi Parlok tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pertarungan ditingkat sesama Parlok. Sebagai catatan pada Pileg 200 Jika di tingkat pemilu nasional Partai Demokrat berjaya menguasai Aceh, di tingkat lokal Partai Aceh menguasai 46,9 persen suara dan mendominasi perolehan kursi, baik di DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota di Aceh, khususnya di wilayah Pidie, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen, yang sebelumnya dikenal sebagai basis GAM (Fakhrurrazi amir 26/10/2011). Bahkan untuk Pemilukada 2012 yang akan salah Muzakir Manaf satu calon kepala daerah dari Partai Aceh (PA) mengklaim PA akan memenangkan Pemilukada 2012 dengan sebesar 60% suara (Modus Aceh Edisi 6-12 Februari 2012 hlm 6). Namun demikian bukan berarti Partai Politik Nasional (Parnas) juga tidak tinggal diam. Pada Pemilukada tahun 2006 maupun Pilpres dan Pileg tahun 2009, sebanyak 38 Parnas bersaing secara sengit untuk memperebutkan kursi No 1 Indonesia, No. 1 Aceh dan kurdi DPR, DPRA dan DPRK. Pada saat itu ada 38 ditambah 6 Parlok dengan total 44 Parpol. Diantara Parnas yang berhasil merubut hati rakyat adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Partisipasi Masyarakat
Pasca tsunamy tahun 2004 silam, seperti yang telah penulis singgung di atas yaitu berlansungnya pardamaian RI- GAM, dimana masyarakat Aceh mulai menata kehidupan baru. Aktivitas masyarakat baik disektor ekonomi, pendidikan bahkan politik telah menunjukkan atmosfer yang cukup baik. Akses arus trasnsaksi, transportasi dan informasi tumbuh pesat di Aceh sehingga membuka wawasan bagi masyarakat. Pemilukada sudah diambang pintu dan masyarakat di arahkan untuk dapat memilih pimpinan Kepala Daerah yang mampu membawa Aceh kepada pembangunan yang lebih baik. Tanggal 09 April 2012 puncak penentuan masa depan Aceh untuk 5 tahun yang akan datang, mampukan rakyak memilih pemimpin yang revolusioner, adil dan amanah. Untuk memilih sepasang Kepala Daerah yang amanah memang tidak mudah, masyarakat harus banyak mempelajari tentang profil, karakter, pengaruh seorang tokoh calon Kepala Daerah yang mereka teladani. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dikenal dalam sistem politik yaitu kepemimpinan yang Tipe otokratik/ egois, Paternalistik/ tradisional, Kharismatik/ khas, Laizie faire/ mapan, Demokratif/ partisipasi (Teori Kepemimpian ,Herman ALT hlm 30). Idealnya masyarakat Aceh dengan karekteristik Keislaman yang kental sewajarnya kita memilih pemimpin yang memahami nilai- nilai religus. ”Adat bak po teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, (Adat teletak ditangan Raja, Hukum di tangan Ulama, Qanun pada permaisuru Raja dan Resam terletak pada Laksamana/ Panglima laut. Mungkin kata- kata bijak tersebut di era globalisasi dan demokrasi sekarang sulit untuk diimplementasi. Namun paling tidak sedikit mencoba membangkitkan nilai- nilai luhur tersebut kita pikir masih ada celah yaitu dengan cara pembagian kekuasaan dari para Pemimpin baik Eksekutif, Legeslatig maupun Yudikatif.
Partisipasi politik di Aceh menjadi cerminan demokrasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu. Bagaimana tidak dari 33 Provinsi di Indonesia hanya Provinsi Aceh saja yang memiliki Parlok dan calon Keapala Daerah dari jalur perseorangan (Independen).
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah bentuk sistem politik yang ideal di berbagai negara pada milenium ini. Sejak demokrasi menjadi atribut utama bagi negara- negara modern, maka perwakilan (representation) merupakan mekanisme untuk merealisasikan, mengejawantahkan gagasan demokrasi yang normatif, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengankehendak rakyat (will of the people). Otoritas suatu pemerintah akan bergantung kepada kempuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat ini sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara will of the state (Antonius Sitepu 2006, hlm 10).
Dengan berjalannyan demokrasi secara efektif, maka kedaulatan sepenuhnya terletak ditangan rakyat. Karena demokrasi dibuka seluas- luasnya, maka secara negatif dikhawatirkan berakibat pada peran serta masyarakat semakin luas. Semua orang atau organisasi dapat mengeluarkan pendapat secara leluasa dan terkadang konsensus sulit dijalankan.

Konflik Regulasi
Hampir satu tahun sejak berkembangnya isu Pemilukada Aceh banyak pihak berpolemik dengan padangan yang berbeda satu samalain tentang pemilukada, baik formal atau nonformall baik ditinggkat “Keudee kupi” (warung kopi) hingga di hotel-hotel berbintang. Memiliki pandangan yang berbeda wajar- wajar saja asal tidak berlebihan. Namun jika masalahnya kian larut, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan bahkan kerusuhan masa terkait Pemilukada. Salah satu perbedaan pandangan yang sangat krusial pada Pemilukada di Aceh khususnya ditingkat formal yaitu calon perseorangan sampai berlarut- larut. Disatu sisi para anggota DPRA mengiginkan calon perseorangan tidak berlaku pada Pemilukada tahun 2012 seabagaimana yang berlaku pada Pemilukada 2004 silam. Sedikitnya ada 4 persoalan hingga pelaksanaan Pemilukada 2011 berlarut-larut:
Pertama, Qanun Pemilukada yang menjadi acuan hukum Pemilukada tahun 2012 belum terbentuk. Lantas KIP bertindak mengambil kebijakan agar menggunakan acuan hukum yang lama. Konkrit permasalahan adalah KIP didukung oleh Gubernur yang sedang menjabat saat itu memperbolehkan adanya calon Kepala Daerah berasal dari peseorangan (Independen) sebagaimana pemilu tahun 2006, 2009 sebagaimana tertuang dalam UUPA. Sementara DPRA di dukung oleh Partai Aceh menolak karena aturan tersebut hanya berlaku satu kali Pemilu sejak ditetapkan UUPA hingga Qanun Pemilukada siap digodok oleh DPRA. Karena persoalan tersebut terus berlarut dan KIP dengan sepihak memutuskan jadwal yang ditentukan oleh KIP adalah tanggal 14 November 2011 ditetapkan sebagai hari pemugutan suara.
Kedua, persoalan konflik regulasi serupa terus berlanjut antara KIP dan DPRA dimana anggota DPRA sangat tidak setuju dengan putusan KIP, sehingga menimbulkan kepanikan masa. Agar situasi tidak semakin memanas KIP mengambil tindakan untuk menggeser jadwal pemungutan suara tanggl 26 Desember 2011 sebagai hari pencoblosan, dan jika pemungutan suara dapat berjalan tepat pada tanggal tersebut, maka batas akhir masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur yang sedang menjabat tepat dan disini tidak dibutuhkan PJ atau Pejabat Gubernur demikian juga sebagian besar Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.
Ketiga. KIP dan DPRA melimpahkan persoalan tersebut ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UUPA tentang calon persorangan hingga MK calon independen tetap masih berlaku pada Pemilukada tahun 2011. Partai Aceh sebagai partai pemegang otoritas di Aceh menarik diri untuk tidak ikut serta mencalonkan kader partainya dari berbagai daerah di Aceh. Namun demikian KIP Aceh tetap pada pendiriannya kembali mengambil keputusan jadwal pemungutan suara yang ke dua kali menjadi tanggal 14 Februari 2012.
Keempat, karena Partai Aceh menarik diri berdampak kepada berkurangnya proses demokrasi di Aceh. Sebagian masyarakat juga khawatir jika PA tidak maju dalam Pemilukada 2011/2012 kedepan masa depan Aceh sulit diprediksi. Pengalaman menunjukkan pada Pileg yang lalu PA unggul mutlak di berbagai daerah di Aceh. Apa jadinya jika PA dan pendukungnya yang dominan tidak ikut serta pada Pemilukada yang di ambang pintu. Berkat bujukan dari pihak Pemerintah maupun tokoh masyarakat baik lokal maupun nasional sehingga PA luluh dan bersedia ikut serta pada Pemilukada. Namun kesempatan PA maju dalam kancah Pemilukada semakin sempit, pasalnya jadwal pendaftaran calon kepala daerah telah berakhir. Karena waktu terus mendesak PA langsung mengajukan gugatan kepada MK agar KIP/KPU kembali memperpanjang/ menggeser jadwal Pemilukada samapai pada seluruh kader PA yang ingin mencalonkan diri tercover untuk bergabung. Hingga akhirnya MK mengabulkan gugatan PA terhadap KIP untuk segera memperpanjang jadwal pemungutan suara. Hingga akhirnya KIP kembali menetapkan keputusan KIP yang kesekian kalinya dengan perubahan ke lima yaitu jadwal pemungutan suara jatuh pada tanggal 9 april 2012.
Kali pertama pembahasan persoalan calon perseorangan yang dimenangkan oleh KIP bahwasanya calon perseorang tetap diperbolehkan seperti Pemilukada tahun 2006. Kemudian eksekusi kedua mahkamah konstiusi adalah mengenai masalah pergeseran jadwal Pemilukada hingga yang ke empat kali. Sebelum putusan MK yang terakhir Partai Aceh mengajukan gugatan agar jadwal Pemilukada deperpanjang kembali. Otoritas KIP sampai empat kali merevisi jadwal pelaksanaan Pemilukada mulai dari November, Desember 2011, Februari hingga final pada tanggal 9 april 2012. Pergeseran tersebut juga berakibat pada perubahan nomenclature yang pada awalnya Pemilukada 2011 menjadi Pemilukada 2011/ 2012 . Namun demikian perlu kita garis bawahi bahwasanya konflik regulasi yang terjadi di tingkat elit antara KIP dan DPRA secara positif adalah karena masyarakat dewasa ini sudah semakin cerdas. Masyarakat sudah semakin sadar pentingnya demokrasi, karena semua itu guna pembangunan Aceh kedepan tidak hanya di bidang politik tapi juga dari berbagai sektor.
Hingga penetapan terakhir tentang pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur oleh Komisioner KIP aceh pada 07 Maret 2012 sedikitnya 5 pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur yang akan bertarung dalam Pemilukada 2011/ 2012. Sementara ratusan calon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota yang akan merebut tampuk kepemimpinan di 33 Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh.
Masyarakat Aceh lelah menghadapi konflik yang teleh berlangsung puluhan tahun di bumi Serambi Mekah. Jika kita bertanya pada masyarakat terutama di tataran akar rumput (grass root) apakah kriteria pemimpin yang mampu memimpin Aceh kedepan, sebagian pasti menjawab siapa saja silakan jadi pemimpin asalkan Aceh terus hidup dalam kedamaian tanpa kekerasan. Masyarakat diharapkan agar mampu bijak dan cakap untuk memilih Pemimpin yang dapat membawa masa depan Aceh yang lebih baik. “jak beutroh kalon beudeuh, bek sampo rugo oh uroe dudo” pergilah sampai ke tujuan dan lihatlah yang jelas jangan sampai rugi dikemudian hari. Ungkapan yang berkembang dalam masyarakat Aceh tersebut perlu kita jadikan acuan dalam memilih pemimpin. Jagan hanya kepentingan sesaat kita memilih sesuatu yang belum kita yakini. Lihatlah dampak yang bakal timbul dikemudian hari. Jangka waktu kepemimpinan satu pasang Kepala Daerah bukanlah untuk sesaat namun untuk lima tahun kedepan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s