Peran Ulama Pada Masyarakat Aceh

22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang Masalah
Berbicara masalah Ulama juga berbicara masalah personal, ”Ulama” dari segi
Bahasa merupakan orang yang memiliki Ilmu (Ilmu Agama). Secara Panggilan dan
tingkatan pengakuan terhadap Ulama di Aceh adalah ”Teungku”. Panggilan Teungku
diberikan untuk orang-orang yang memiliki pengatahuan Agama, Berakhlak mulia dan
pada waktu tertentu pergi ”Meudagang” (menuntut Ilmu) disalah satu Dayah (lembaga
pendidikan Islam tradisional) yang biasanya jauh dari kampung halaman. Namun yang
paling penting adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Ulama Dayah identik dengan
pemimpin Pesantren/ Dayah, bedanya adalah ”Ulama” adalah mereka yang lulusan
Dayah yang kemudian bekerja di sektor non- pesantren. Dan ”Ulama dayah” merupakan
mereka yang lulusan Dayah kemudian menjadi Ulama muda yang mendirikan Dayah/
pesantren dilingkungan asalnya. Predikat status ulama akan meningkat apabila Dayah
yang dibangunnya terus berkembang dan memiliki santri/ didikan yang terus bertambah.
Dayah disini dikategorikan sebagai pesantren yang diklaim sebagai lembaga pendidikan
traditional. Nilai keagamaan seperti Ukhwah (persaudaraan), Ta’awun (tolong
menolong), Ittihat (persatuan), Thalabul Ilmi (menuntut ilmu), Ikhlas, Jihad (berjuang),
Tha’at (patuh), kepada Tuhan (ALLAH), Rasul, Ulama/ Kiayi sebagai pewaris para Nabi
dan berbagai nilai-nilai yang secara eksplisit tertulis sebagai ajaran Islam yang ikut
mendukung eksistensi Pesantren. Walaupun saat ini telah banyak Pesantren yang
dikategorikan modern di Aceh namun Pesantren Traditional (Dayah) masih cukup eksis.
Dalam kenyataannya perkembangan pesantren traditional/ Dayah secara kualitatif tidak
Universitas Sumatera Utara23
menurun bahkan memperlihatkan gejala naik yang ditandai oleh timbulnya pesantren/
Dayah-dayah baru disekitarnya.
Dayah yang berkembang pada masyarakat aceh secara total memperlihatkan
dirinya sebuah parameter yang mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas. Dayah
merupakan lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan
Ilmu agama Islam. Struktur pendidikan dayah juga menunjukkan strata tertentu dimana
kurikulum sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Teugku chik (pimpinan dayah).
Pendidikan dasar dayah dimulai dengan materi kitab arab mulayu yang dikenal dengan
meunasah. Kemudian yang kedua memahami kitab arab gundul dikenal dengan kelas
Rangkang. Dan yang terakhir adalah kelas kitab-kitab nahwu, sharaf atau dikenal dengan
dengan kitab kuning. Bagi santri yang belajar kitab tersebut di Bale, harus mempunyai
kemampuan yang tinggi karena semua ilmu yang diajarkan di Bale memiliki sifat saling
berkesinambungan. Kriteria santri tidak hanya dilihat dayah, kedewasaan ilmu, namun
juga kemampuan. Jadi tidak heran dalam kelas terakhir ini para santri dengan umur
beraneka ragam serta kelas inilah yang langsung dibimbing oleh teungku Chik. Sehingga
merekalah yang bakal jadi Teungku- teungku/ guru bantu. (Taufik 1996 hal 160)
1.2. Peran Ulama Aceh Pada Masa lalu
Secara Historis Ulama diAceh sangat berperan tidak hanya dalam urusan agama
tetapi juga urusan sosial masyarakat. Seperti dalam mempersatukan masyarakat yang
dapat kita lihat hal ini ketika berlangsungnya Perang aceh (1873- 1905) dimana pasukan
Belanda untuk pertama kalinya memasuki pantai Kuala lue yang dipimpin oleh Mayjen
Verpijick dengan pasukan yang besar dan persenjaataan yang lengkap. Persenjataan
rakyat Aceh sangat minim dan sederhana namun berkat semangat Jihat yang dikobarkan
Universitas Sumatera Utara24
oleh para ulama, rakyat rela mengorbankan segala yang dimilikinya, baik harta, benda
maupun jiwanya. Sampai akhirnya Istana raja jatuh ketangan Belanda dimana rakyat
mundur. Langkah berikutnya yang diambil untuk menghadapi Belanda dengan cara
mengadakan musyawarah yang dihadiri sekitar 500 orang dari bergai unsur baik kerajaan,
ulama, maupun rakyat. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Imum lueng bata dan Teugku
lamnga yang merupakan tokoh ulama setempat. Setelah para ulama memberi pendapat
dan penjelasan yang ditinjau dari hukum Islam sehingga rapat memutuskan wajib
melakukan perang sabil untuk mengusir kafir belanda.( Said, 1961 hal 437).
Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, ulama telah diberikan kekuatan politik
dan kedudukan, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan terhadap peristiwa yang
terjadi dalam masyarakat. Sebutlah seperti yang termaktub dalam “Qanun Meukuta
Alam” pasal 23: “Bagi warga kampung di wilayah Aceh yang berani menerima orang
asing non-muslim bermalam di rumahnya, jika ketahuan maka pihak tersebut akan
didenda kifarat oleh ulama dengan diwajibkannya memberi makan sidang jum’at atau
mengadakan kenduri bagi orang miskin.
Selain dari pada membina lembaga- lembaga pendidikan sejak zaman kesultanan
para ulama aceh juga bergerak dalam usaha-usaha pembangunan, terutama di bidang
sosial, pertanian dan tingkah laku. Sebagai contoh dalam bidang pertanian adalah
Teungku Chik di Pasi, Teugku chik di Bambi, Teungku chik trueng capli dan Teungku
chik di ribee. Untuk meningkatakan pertanian mereka membangun lueng (irigasi) yang
pasa zamannnya terhitung cukup panjang. Teungku chik di Pasi membangun irigasi
dengan tali airnya bernama leung bintang sepanjang 40 kilometer sehingga dengan
adanya irigasi tersebut areal persawahan rakyat yang luas di Pidie dapat dialiri air dengan
Universitas Sumatera Utara25
cukup. Sehingga ketahanan ulama dalam masyarakat karena kualitas moral dan
keilmuannya menjadikan ulama sebagai figur yang dihormati oleh masyarakat Aceh
(Rizki Ridyasmara,2006).
Setelah Belanda berhasil menduduk i wilayah Aceh (1905-1942) disini muncul
organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 5 Mai 1939. Dimana banyak
terobosan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mereformasi pendidikan. Metode
ini dipelopori oleh Teungku Saman Siron yaitu dengan cara mengajar pengetahuan agama
dari cara duduk berakhlak dibale menjadi duduk di bangku memakai papan tulis di depan
dan ini terbukti lebih efektif. Di samping itu juga adanya penambahan materi pendidikan
dari pendidikan agama bertambah dengan pengetahuan umum walau masih menggunakan
bahasa arab. Dengan demikian Ulama pada masa lalu juga berperan sebagai agen
perubahan/ tokoh pembaharu. (Taufik, 1996: 63).
1.3. Peran Ulama Aceh masa kini
Dewasa ini kondisi aceh sudah mulai kondusif serta di barengi dengan adanya
suatu aturan baru yaitu Penerapan syariat Islam yang berdasarkan UU No. 44 tahun 1999
dan UU No. 18 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Syari’at Islam merupakan sebuah
nilai yang lazimnya dimiliki masyarakat muslim khususnya Aceh. Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberian
otonomi khusus bagi Aceh mengukuhkan klaim tentang keistimewaan daerah ini
dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Empat keistimewaan Aceh adalah
keistimewaan dalam kehidupan beragama, pendidikan, adat, (peran) ulama. Dan terakhir
disempur nakan dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Tabloid Modus
Aceh, edisi Mai 2008)
Universitas Sumatera Utara26
Salah satu produk kebijakan dalam kerangka otonomi khusus Aceh adalah
formalisasi SI (Syari’at Islam) . Secara sederhana Syari’at Islam atau SI dalam pengertian
etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai,
sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan
manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial,
hubungan manusia dengan makhluk lain dialam lingkungan hidupnya. Undang-undang
yang memuat 24 bab ini mengakui berdirinya pemerintahan otonom dalam bentuk
Nanggroe Aceh Darussalam atau Negeri Islam Aceh Darussalam yang sejahtera. Isi
Undang-undang tersebut mengacu pada tiga hal, yakni ijma’ tentang adat, ijma’ tentang
pelaksanaan syariat Islam, dan ijma’ tentang pendidikan. Undang-Undang itu kemudian
dijabarkan lagi oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Formalisasi SI adalah
proses integrasi beberapa ajaran yang terkandung dalam fiqih Islam ke dalam bentuk
kebijakan- kebijakan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah :
1. Mengatur kehidupan warga provinsi NAD agar sesuai dengan kaidah-kaidah atau
ajaran Islam.
2. Membentuk masyarakat Islami dimanifestasikan dalam bentuk upaya
memberlakukan kontrol atas tertib sosial dengan mengacu pada hukum-hukum Islam
(syari’at).
Seperti yang dikatakan oleh Al Yasa’ Abubakar dalam Budiman, ajaran dan tuntunan
mengenai tata peraturan kehidupan praktis, bagaimana cara seorang muslim menyembah
Allah (Ibadah) bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan kerabat
(hukum perkawinan dan kekeluargaan) bagaimana hidup bertetangga dengan banyak
Universitas Sumatera Utara27
orang, hidup dalam masyarakat yang berbudaya, bagaimana setiap orang harus menahan
diri, tidak berbuat semaunya, sehingga masyarakat tetap aman dan tenteram. Dalam
bagian ini termasuk aturan tentang pemerintahan, mengenai pemilihan kepala
pemerintahan, pembagian kekuasaan (kewenangan) dan pendelegasiannya. Begitu juga
bagaimana memperlakukan dan memanfaatkan alam sehingga bermanfaat untuk manusia
dan tidak mendatangkan mudarat atau bencana, dan seterusnya. Aspek ajaran ini
dikembangkan para ulama menjadi sebuah disiplin yang sistematis yang diberi nama fiqih
atau ilmu fiqih (buku yang menjelaskan hukum-hukum dalam kedudukan seseorang
sebagai diri pribadi). Dengan kata lain, fiqih adalah aturan dan tuntunan mengenai prilaku
lahir seseorang, baik dalam kedudukan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat atau
dalam kedudukan sebagai pejabat atau petugas negara. (Al Yasa’ Abubakar, 2005 hal 14)
Secara legal pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dilaksanakan oleh lembaga yang
independen yaitu lembaga Syaria’at Islam. Lembaga syari’at Islam beranggotakan para
Ulama yang memahami akan Hukum Islam. Tugas pertama lembaga Syaria’at Islam
mensosialisasikan, selanjutnya membantu pemerintah daerah dalam membuat qanun
(Perda) yang menyangkut dengan syari’at, memberikan bimbingan dan pembinaan
kepada masyarakat. Selain itu juga terdapat WH (Wilayatul Hisbah ) atau juga sering
disebut sebagai polisi syaria’at yang berperan sebagai penindak pelaku kejahatan
Syaria’at sampai akhirnya dilimpahkan kepada Mahkamah Syari’at. (Tabloid Modus
Aceh, edisi Mai 2008)
Realitas sosial dewasa ini mengenai Penerapan ”SI” masih jauh dari harapan
karena terus meningkatnya pelaku Pidana baik Judi (Maisir), Minuman keras (Khamar)
dan Mesum (Zina). Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut pengakuan
Universitas Sumatera Utara28
masyarakat bahwa mereka masih kurangnya pemahaman tentang konsep Syari’at Islam
sehingga terkesan adanya pemaksaan dari pihak terkait dalam bertindak. Untuk perbaikan
kedepan diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat baik tokoh masyarakat,
aktifis pemuda, perkumpulan wanita termasuk Ulama Dayah karena selama ini Ulama
Dayah terkesan terabaikan dari Publik khususnya terkait Implementasi Syariat Islam, Dan
semestinya Ulama Dayah harus berperan aktif dalam hal ini. dengan demikian peneliti
tertarik untuk melihat peran ulama dalam implementasi syariat Islam di Aceh.
Universitas Sumatera Utara29
1.2. Perumusan masalah
Dalam penulisan suatu karya Ilmiah selazimnya di perlukan pembatasan masalah
untuk mengkonkritkan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah berikut
uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas maka, penulis mencoba untuk mengambil
permasalahan yaitu
1. Bagaimana posisi dan peran Ulama Dayah dalam Impementasi Syari’at Islam di
Aceh.
2. Apakah selama pelaksanaan syariat Islam peran ulama dayah semakin penting atau
terpinggirkan.
1.3 Tujuan penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran ulama dalam
pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Sebagai tujuan penelitian peneliti mencoba untuk
mencari menemukan solusi agar pelaksanaan Syari’at Islam diAceh berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
1.4 Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.4.1. Manfaat teoritis
Bermanfaat untuk menemukan gejala-gejala baru dalam masyarakat sehingga hasil
penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau menyempurnakan literatur yang
telah ada dengan serta dapat menemukan formula baru yang relevan. khususnya dalam
bidang sosiologi Hukum dan sosiologi Agama sebagai institusi sosial didalamnya
diperlukan peran Ulama dayah.
Universitas Sumatera Utara30
Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pembaca dalam pengembangan bidang
kajian Sosiologi (Sosiologi Agama dan Hukum) khususnya serta fakultas ilmu sosial dan
ilmu politik secara umum yang berintegritas intelektual muda.
1.4.2. Manfaat Praktis
Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah dan
instansi terkait terhadap pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Terutama agar pelaksanaan
pembangunan jangka panjang atau jangkan pendek yang dapat melibatkan Ulama secara
total dan menyeluruh agar lebih cepat terealisasi ditengah masyarakat. Sehingga tepat
sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu mencakup:
1. Bagi ulama dayah Aceh mampu mengaplikasikan Ilmu dan prilaku yang
dimilikinya dalam membimbing dan membina masyarakat sesuai masyarakat Islami
tanah serambi mekah yang menuju kepada kemaslahatan umat.
2. Menjadi bahan data bagi kajian study untuk yang akan datang tentang peran ulama
pada masyarakat aceh.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah tentang peran ulama dalam
mengimplementasikan syari’at Islam di Aceh.
Universitas Sumatera Utara

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s