ANALISA KONFLIK POLITIK DI ACEH

A. Pengertian Konflik Indonesia
Di Indonesia, di dalam masyarakat di seluruh Kepulauan Nusantara yang dikatakan “berbhineka tunggal ika”, namun yang kenyataannya heterogin, sekarang ini terdapat berbagai konflik atau kontradiksi atau pertentangan. Konflik itu ada yang tajam, ada yang tidak tajam. Ada yang kompleks atau rumit, ada pula yang sederhana. Ada yang mudah untuk diselesaikan, ada yang sangat sulit dicari sumbernya, sehingga memerlukan pemikiran yang arif-bijaksana untuk menanganinya.
Kita akui atau tidak, konflik itu sudah jadi pampangan di depan kasat mata kita. Yang soal, konflik apa saja? Konflik antara apa saja? Konflik antara siapa saja? Konflik macam mana saja? Dasar fundamental konflik itu apa? Konflik pokok dan segi pokok kon flik apa? Cara mengurus, mengatasi dan menyelesaikan konflik itu bagaimana?
– Macam-macam konflik
Di dalam bingkai yang disebut “Negara Kesatuan Republik Indonesia” terdapat berbagai macam konflik. Konflik antara pusat dengan daerah. Konflik antara permerintah pusat dengan daerah di luar Jawa. Konflik antara pemerintah dengan rakyat. Konflik antara golongan berkuasa dengan yang dikuasai. Konflik antara partai berkuasa dengan partai yang tidak berkuasa. Konflik antara golongan eksekutif dengan golongan legislatif. Konflik antar etnis atau yang disebut “suku bangsa”. Konflik antara kaum buruh dengan maj ikan. Konflik antara modal asing dengan modal dalam negeri. Konflik antara kaum tani dengan tuan tanah. Konflik antara kaum nelayan dengan juragan atau pemilik perahu atau kapal penangkap ikan. Konflik antara pedagang kaki lima dengan petugas “penertiban” pasar. Konflik antara orang kaya dengan orang miskin. Konflik antara polisi dengan tentara. Konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Konflik antara kaum konservatif dengan golongan progresif. Konflik antara yang mau membang un demokrasi dan reformasi dengan yang menghambat dan menentangnya. Dan masih terdapat aneka rupa konflik lainnya di dalam masyarakat manusia dan alam Nusantara, yang dapat dirinci satu persatu.
– Dasar konflik
Semua konflik itu ada karena ada dasar sosialnya. Dasar utamanya adalah ekonomi. Ekonomi merupakan dasar fundamental konflik-konflik itu. Atas dasar fundamental itu muncul ke permukaan konflik politik, konflik hukum, konflik sosial, konflik budaya, konflik etnis, dan sebagainya.
Konflik antara pemerintah pusat dengan daerah secara politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya adalah konflik antara sentralisasi dengan desentralisasi. Tetapi dasarnya adalah konflik ekonomi. Karena daerah tidak punya hak menentukan di bidang ekonomi, maka menimbulkan berbagai konflik lainnya. Kekuatan ekonomi menentukan segalanya. Kedudukan pusat sebagai majikan dan daerah sebagai kuli atau bahkan hamba sahaya saja. Tanpa mengangkangi secara rakus sumber-sumber daerah, pusat tidak punya sumsum dalam tulangnya dan tak punya zat perekat sendi-sendi tubuhnya.
– Konflik pokok dan segi pokok konflik
Konflik pokok dalam kawasan Indonesia sekarang ini adalah antara Pemerintah Jakarta dengan daerah. Yang dimaksud dengan daerah meliputi rakyat, etnis dan pemerintah di daerah. Kekuasaan pusat atau Jakarta sangat kuat mencengkeram daerah. Kekuatan utama pemerintah pusat ada pada militer, kaum modal, kapitalis birokrat, kaum oligarkis. Walaupun rezim militer telah ditumbangkan oleh rakyat, tetapi militer (khususnya Angkatan Darat) masih mendominasi kekuasaan rezim Jakarta. Kedominasiannya tidak boleh diukur hanya dari kwantitas atau jumlah orangnya yang menjadi menteri, anggota parlemen dan pejabat dwifungsi mulai dari puncak kekuasaan hingga ke basis (pedesaan). Melainkan harus dilihat juga campur tangan militer (secara terang-terangan atau terselubung) di bidang ekonomi. Harus dilihat pula pada kwalitas kekuasaan itu sendiri. Apakah kekuasaan di Indonesia sudah demokratis dan reformis? Apakah hukum sudah berjalan dengan menghamba kepada rakyat kebanyakan? Apakah militer sudah menjadi pengayom masyarakat ? Semua pertanyaan ini dengan kukuh menyediakan jawabanya belum. Militer merupakan segi pokok yang menghambat pembinaan demokrasi dan reformasi yang menyeluruh. Militer yang telah menyusup ke dalam berbagai partai politik, menongkrongi berbagai jabatan pemerintahan sipil, menjadi kapitalis birokrat, mitra atau centeng kaum oligarkis merupakan penghadang terhadap tegaknya hukum yang memihak kepada rakyat. Tegaknya hukum seperti itu sekaligus ancaman untuk menertibkan militer itu sendiri. Berarti militer tidak lagi mendominasi kekuasaan dan tidak lagi menjadi segi pokok sebagai penentu kwalitas kekuasaan.
INPRES Nomor 4 Tahun 2001 dari Presiden Abdurrahman Wahid secara hakiki menunjukkan otak dan kepentingan pembimbingnya adalah para jenderal Angkatan Darat. Rentetan pertemuan petinggi TNI terutama Angkatan Darat sebelum keluar Inpres itu merupakan pertandanya. Persiapan latihan militer antigerilya selama tiga bulan sudah dilakukan sebelumnya. Begitu pula pernyataan-pernyataan bersifat militerisme dan haus darah yang mengancam Aceh dan Papua Barat dari Menhankam yang mantan rektor perguruan tinggi Islam, jenderal-jenderal pemegang komando Angkatan Darat serta pasukannya seperti Kostrad, Kopassus semuanya menunjukkan hakekat kekuasaan RI masih didominasi militer.
Jelas, kekuasaan pusat atau Jakarta sangat kuat dan bersifat menentukan atas daerah. Dengan demikian kekuasaan pusat merupakan segi pokok dari konflik antara pusat dengan daerah. Sifat konflik itu sudah berkwalitas permusuhan, yang menjadikan pemerintah J akarta sebagai sasaran perlawanan daerah bahkan sebagian daerah sudah menjadikannya sebagai musuh dan menempuh jalan untuk memisahkan diri dari RI. Inpres Nomor 4 Tahun 2001 merupakan sarana rezim Jakarta dalam menyelesaikan konflik secara antagonisme atau secara menghancurkan lawan, bukan secara damai.
Menajam atau menjadi tumpul konflik pokok itu sangat tergantung pada cara pengurusan atau cara penyelesaiannya. Karena segi pokok konflik adalah pemerintah pusat atau Jakarta, maka tindakan pemerintah Jakartalahyangmenjadi penentu hukum perkembangan konflik itu akan menjadi tidak tajam dan mereda atau sebaliknya menjadi tajam. Perbedaan yang tidak tajam dapat berkembang secara kwantitas sehingga mencapai satu kwalitas yang tajam, kalau tidak ada kebijakan penyelesaian konflik secara tepat dari semula. Hilang sama sekali konflik itu tidak mungkin. Sebab pusat dan daerah sebagai satu kesatuan materi dalam bentuk sebuah negara, merupakan sebuah kesatuan dari dua segi yang bertentangan. Biar bagaimanapun demokratisnya sebuah kekuasaan pusat dari satu neg ara, perbedaan-perbedaan dan ketidakpuasan tertentu tetap ada baik pusat terhadap daerah maupun sebaliknya, daerah terhadap pusat. Di negeri-negeri paling demokratis seperti Swedia, Denmrak, Norwegia konflik antara pusat dengan daerah bukan tak ada, tetapi tidak sampai menajam, karena diselesaikan secara demokratis dan militer tinggal di tangsi dengan tugas utama membela negara dari ancaman asing. Inpres Nomor 4 Tahun 2001 sebagai payung hukum operasi militer resikonya besar dan merugikan rezim Jakarta sendiri.
B. Kasus konflik GAM di Aceh
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang didirikan pada 4 Desember 1976 yang dikenal dengan Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan didirikan oleh Teuku Hassan Di Tiro. ASNLF atau GAM bertujuan sebagai gerakan demi memisahkan Aceh dengan pemerintahan Indonesia.
Separatisme Aceh ini merupakan persoalan yang paling actual sepanjang sejarah masa transisi Indonesia, dimana lebih dari lima belas ribu korban jiwa berjatuhan sejak Teuku Hassan Di Tiro memproklamirkan kemerdekaan Aceh melalui organisasi ini. GAM sendiri merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan yang berdaulat, Pemerintah dianggap telah me-marginalisasikan masyarakat Aceh. Aceh menganggap pembangungan di daerahnya jauh terlambat dibandingkan pembangunan di pusat pemerintahan, selain itu Aceh kaya akan sumber daya minyak dan gas alam, dimana dilakukan eksplorasi besar-besaran oleh pemerintah tanpa ada timbal balik bagi masyarakat Aceh itu sendiri, Produksi dan ekspor gas alam mencapai puncaknya pada tahun 1994 dan menurun secara gradual setelahnya. Selama beberapa dekade, masyarakat Aceh menyaksikan perbedaan mencolok antara kemewahan hidup yang dinikmati oleh pekerja kerah putih yang bekerja di dalam kantong-kantong PT Arun, Mobil Oil, dan perusahaan-perusahan hilir di sekitar Lhokseumawe dan daerah kumuh di sekelilingnya. Eksploitasi sumber daya alam berorientasi ekspor tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi pekerja dengan keahlian rendah, dan dalam banyak kasus, menciptakan hubungan industri hulu yang sangat terbatas.
Dengan itu GAM merupakan sebuah gerakan separatisme yang dianggap oleh pemerintahan orde baru sebagai gerakan yang mencoreng muka integrasi Republik Indonesia, sehingga pemerintahan orde baru mengambil langkah untuk meredam gerakan tersebut dengan cara keras, dan menyebabkan hilangnya ribuan korban. Cara pemerintah yang kurang bijaksana ini menjadikan simpatisan GAM semkain meningkat dan menjadikan pecahnya konflik antara GAM dan pemerintahan RI.
Dalam konflik yang berlangsung hingga hampir tiga puluh tiga tahun itu, selain menelan ribuan korban juga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah, sehingga dalam usaha melakukan peace building di Aceh maka pihak internasional pun masuk dan turut campur dalam penanganan konflik tersebut. Perjanjian Helsinky merupaan titik dimana perdamaian tersebut tercipta, dan Aceh tidak terlepas dari tangan pemerintahan Indonesia.
Baru pada tahun 2002, ketika undang-undang otonomi khusus sebelumnya mulai efektif berlaku, Aceh mendapatkan pembagian tujuh puluh persen dari pendapatan minyak bumi dan gas alam. Selama sekian tahun sebelumnya pendapatan tersebut dikontrol sepenuhnya oleh otoritas terpusat di Jakarta, dengan hanya sekitar tiga persen dari total pendapatan dari minyak dan gas alam Aceh semua termasuk pajak terkait yang dikembalikan ke Aceh dalam bentuk transfer pemerintah pusat kepada provinsi yang miskin ini. Infrastruktur di Aceh selalu dan hingga sekarang masih buruk. Seperempat penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Kekayaan sumber daya alam, buruknya infrastruktur dan pelayanan publik, serta otoritas yang tersentralisasi, dikombinasi dengan kemiskinan dan kurangnya peluang merupakan beberapa penyebab konflik di Aceh. Beberapa dari faktor-faktor ini juga merupakan akibat dari konflik itu sendiri. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan, mempercepat eskalasi konflik di awal tahun 2000-an. Terlebih lagi konflik yang berlangsung membuat kecenderungan ini semakin parah.
– Akar konflik Aceh
Keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak pemerintahan orde lama, dimana pada saat itu lewat organisasi Darul Islam, Aceh ingin membentuk sebuah negara berbasiskan agama Islam. Kemudian pada tahun 1976 didirikan gerakan serupa bernama GAM oleh Hassan Tiro, dengan maksud yang sama yaitu memisahkan diri dari RI dan membuat negara baru bernama Nanggroe Aceh Darussalam dan gerakan ini seringkali disebut dengan ASNLF.
GAM di deklarasikan oleh Hassan Tiro secara sembunyi-sembunyi di bukit Cokan, pedalaman di kecamatan Pidie. Setahun Kemudian dekalarasi kemeredekaan disebarluaskan dalam tiga bahasa; Inggris, Indonesia, dan Aceh. Sejak saat itulah pemerintahan ore baru kemudian mengetahui keberadaan pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh GAM.
Gerakan ini terdiri dari sekelompok inteletktual yang merasa kecewa terhadap peran kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh, karena penyelenggaraan pemerintah yang didominasi oleh ethnis Jawa, kelompok intelektual ini kemudian berasumsi bahwa telah terjadi kolonialisasi terhadap Aceh yang dilakukan oleh Jawa dengan menduduki kursi-kursi pemerintahan dan mengeruk kekayaan alam.
Selain itu faktor lainnya penyebab timbulnya konflik Aceh karena pemerintah me-marjinalkan Aceh secara pembangunan dan pendidikan. Kesejahteraan masyarakat Aceh jauh terbelakang dengan masyarakat di Jawa, serta pembangunan yang tidak berkembang, eksplorasi sumber daya alam Aceh secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah tidak timbal balik terhadap masyarakat daerah dan tidak dikembalikan ke tangan pemerintahan daerah. Maka kemudian timbul kebencian dan rasa marah terhadap ethnis jawa yang berlangsung hingga saat ini.
– Pendorong besar untuk perdamaian berkelanjutan
Tsunami dan penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 menandai tonggak penting dalam sejarah perdamaian Aceh. Dengan masuknya dana dalam jumlah yang luar biasa dari berbagai organisasi internasional dan Pemerintah Indonesia, terdapat ekspektasi yang tinggi akan perubahan berarti yang menguntungkan rakyat Aceh. Aceh memperlihatkan kasus yang khas tentang bagaimana bangkit dan membangun kembali sebuah wilayah yang infrastruktur, mata pencaharian, dan peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masyarakatnya hampir musnah total. Sebuah strategi diperlukan untuk pemulihan tidak hanya dari tsunami namun dari kerusakan fisik dan psikososial yang disebabkan oleh baik bencana alam maupun konflik bersenjata.
Berbagai upaya rekonstruksi dikombinasi dengan strategi pembangunan kembali yang substansial dapat membantu memperbaiki situasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di bidang konstruksi dan bidang-bidang terkait. Ditambah lagi skala kerusakan menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi secara penuh akan memakan waktu lebih dari empat tahun seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Tujuannya harus untuk mengubah keseluruhan ide pembangunan kembali Aceh untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan setelah selesainya fase rekonstruksi. Perdamaian abadi dan pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat satu bagi yang lain. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari investasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur dan masuknya pekerja ke wilayah ini selama fase rekonstruksi, diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan aplikasi teknologi. Tujuan untuk fase ini harus memasukkan normalisasi mata pencaharian bagi korban tsunami dan konflik bersenjata, penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan, dan jaminan sosial yang memadai. Semua ini memerlukan kebijakan ekonomi yang kondusif, penegakan hukum, dan perbaikan institusional. Perdamaian hanya akan abadi jika ada peningkatan dalam kemakmuran sosial dan ekonomi masyarakat Aceh sebagai dampak dari perbaikan-perbaikan ini.
Hassan Tiro menyebarkan konsep anti-kolonialisasi Jawa terhadap masyarakat demi memperbesar basis dukungan bagi GAM. Dukungan pun datang dari tokoh-tokoh Darul Islam Aceh, dan menganggap GAM ini merupakan penerus perjuangan DI yang belum tuntas di zaman orde lama. Keberadaan GAM sangat ditentang oleh pemerintah orde baru dan cenderung diperlakukan secara represif, karena anggapan bahwa GAM hadir sebagai pengacau dalam stabilitas politik dan keamanan nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat keras dan jauh dari kata perundingan. Pihak pemerintah tidak berusaha mengintegrasikan pihak-pihak yang memberontak, bahkan memperlakukan tindakan yang tidak adil terhadap para keluarga pemberontak. Dimana menurut isu yng beredar pada saat itu para TNI yang bertugas melakukan tindakan pelanggaran HAM dan seringkali melakukan pemerkosaan terhadap para wanita setempat.
Pendekatan militer di Aceh ini seperti penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan. Ditengah situasi yang kacau balau tersebut pada tahun 1979 Hassan Tiro melarikan diri ke Swedia dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingannya yang disebut sebagai GAM Swedia dan menempatkan dirinya sebagai kepala negara. Kemudian pada tahun 1980an GAM memulai kembali aksinya dan menimbulkan kembali respon militer hingga waktu yang sangat panjang yang penuh dengan kekerasan dan represi hingga awal 90an. Pada saat pengasingan yang dilakukan Hassan Tiro lahirlah generasi baru kelompok GAM yang melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, yaitu melalui Malaysia, Libya dan Jenewa.
Kemudian di akhir tahun 90an, pada saat tampuk pemerintahan sudah tidak lagi diduduki oleh Soeharto situasi di Aceh masih sama, GAM masih bersikeras memisahkan Aceh dari Pemerintahan Indonesia. Pada zaman B.J Habibie telah mengupayakan berbagai macam cara dan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan yang diambil tidak dapat berjalan efektif.
Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pada era Abdurahman Wahid, jalur diplomasi sudah mulai diterapkan demi mendamaikan hubungan antara GAM dengan Pemerintah. Gusdur menggunakan upaya dialog damai yang disebut Jeda Kemanusiaan I dan II. Namun, jalur ini kembali tidak efektif disaat Gusdur terpaksa turun dari kursi pemerintaan sebelum usaha pendamaian selesai. Era Megawati berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana Megawati kembali menggunakan pendekatan militeristik hingga menyebabkan korban-korban sipil berjatuhan atas penetapan Aceh sebagai Daerah Darurat Militer. Kebijakan ini menjadikan jalur perdamaian semakin tak tentu arah dan jauh dari kata sepakat.
– Perundingan Helsinky
Berbeda dnegan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY-JK memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu melalui jalur perdamaian dengan mengutamakan pendekatan perundingan. Sejak Januari-Juli 2005, pemerintahan ini melakukan empat kali babak pembicaraan informal dengan petinggi GAM. Pembicaraan ini dalam maksud membuka perundingan sebagai cara damai menyelesaikan separatisme yang dilakukan oleh GAM agar dapat dibendung. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang merupakan sebuah lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Melalui Jusif Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia, mengawali proses perdamaian dengan “pendekatan baru”, dimana Kalla memiliki supervisi yang konsisten dan sustainable dalam menyelesaikan konflik Aceh dengan jalur perdamaian.
Martti Ahtisaari memiliki kesepahaman dengan pihak RI, bahwa dalam menyelesaikan konflik Aceh dapat menggunakan konsep otonomi khusus. Reputasi Martti sebagai mantan presiden yang memiliki track record yang baik menyebabkan pihak GAM mau duduk satu meja dengan pemerintah Indonesia, serta keberadaan Hassan Tiro yang pada saat itu sedang berada di Swedia menjadikan Martti diharapkan dapat menjadi mediator yang bisa dipercaya.
Perundingan Helsinky terjadi sebanyak lima putaran, putaran pertama dan kedua tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pandangannya masing-masing, terutama pada putaran kedua yang tidak menghasilkan apa-apa karena dead lock atau tidak adanya titik temu yang bisa menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak. CMI kemudian mencari sebuah alternatif rumusan perundingan yang kemudian menjadi faktor penentu keberhasilan perundingan kedua belah pihak. Tidak hanya melalui second track diplomacy yang melibatkan badan organisasi Internasional seperti Henry Dunant Organization namun juga membawa Uni Eropa, PBB dan AS untuk masuk dan terlibat didalam konflik ini.
Selain Martti, nama Jusuf Kalla pun dianggap sangat penting mengingat Jusuf Kalla bukanlah orang Jawa, sehingga petinggi-petinggi GAM mau duduk satu meja dan melakukan perundingan. Kalla bersikap merendah dengan mensejajarkan keberadaan GAM sejajar dengan pemerintah Indonesia, yang sangat di tentang oleh pemerintahan sebelumnya. Selain itu wapres Kalla mengamini beberapa point tuntutan GAM, seperti dilakukannya pemilu di GAM, serta dikembalikannya hasil pengerukan sumber daya alam di Aceh sebagai dana demi membangun infrastruktur di Aceh. Sehingga pada Agustus 2005, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Helsinky. Penandatanganan MoU ini merupakan momentum adanya tranformasi dari perubahan politik di Aceh serta proses rekonstruksi di Aceh.
Perjanjian Helsinky ini terjadi paska peristiwa Tsunami di Aceh hingga Aceh porak poranda dan membutuhkan rekonstruksi diwilahnya, sehingga salah satu faktor lainnya GAM mau mulai melemah ialah pentingnya bantuan masuk ke Aceh, apabila konflik terus berjalan maka akan sulit melakukan prose penyaluran bantuan terhadap Aceh. Persitiwa Tsunami memiliki dampak positif yang berarti bagi proses peacebuilding di tanah Aceh. Sehingga Aceh tidak terpisah dari pemerintah Republik Indonesia, dan tetap menjadi bagian dari entitas negeri ini.

C. Teori yang digunakan
Teori yang dapat digunakan dalam membelah kasus konflik yang terjadi di Aceh ialah dengan menggunakan konsep teori kebutuhan manusia, yang menurut saya merupakan paling mendekati penyebab konflik di Aceh. Teori ini menyatakan bahwa akar penyebab terjadinya sebuah konflik atas dasar kebutuhan manusia yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak dapat dipenuhi ataupun terhalangi oleh sebuah kekuasaan yang berdaulat, dimana dalam teori ini isu keamanan, identitasm pengakuan, partisipasi serta otonomi merupakan isu yang menjadi inti pembicaraan.
Konflik Aceh erat kaitannya dengan separatisme, dimana fenomena separatisme ini telah muncul paska kemerdekaan dan terjadi hampir diseluruh negara. Separatisme Aceh muncul pada tahun 1953 saat Darul Islam ingin memisahkan diri dari RI dan membentuk sebuah negara islam. Geertz Clifford memandang isu separatisme Aceh terjadi sejak pemerintahan presiden Soekarno di zaman orde lama, dimana gerakan separatisme terjadi disaat sebuah kelompok masyarakat merasa kurang puas terhadap sikap pemerintah pusat dan menyebabkan munculnya sentimen primordial.
Sebagai alam hidup berbangsa, pembangunan consensus kerap tidak bisa dicapai secara mudah. Konflik merupakan factor yang memicu dinamika hubungan antarkelompok sebelum consensus dibangun. Konsensus yang terbangun pun kerap menjadi “mentah” oleh terjadinya konflik.
Konflik sesungguhnya termanifestasikan ke dalam 2 bentuk. Pertama, konflik yang berlangsung secara damai dan tidak membutuhkan cost material seperti kerusuhan, kehilangan jiwa, cedera fisik, dan sejenisnya. Konflik seperti ini justru inheren dalam kehidupan bernegara, terutama dalam praktek-praktek demokrasi liberal. Kedua, konflik yang termanifestasi ke dalam vandalism dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan mayoritas masyarakat dan para pemimpin Indonesia. Konflik dalam bentuk yang pertama (damai) utamanya berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. Konflik tersebut dilokalisasi di dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh public. Sebaliknya, konflik dalam pengertian yang kedua terjadi di dataran horizontal, biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, di mana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang, konflik di dataran horizontal merupakan kembangan sistematis dari konflik di level elit. Masih teringat tragedy 1966 di mana massa rakyat di pulau Jawa (juga Bali) melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Konflik tersebut merupakan kembangan dari konflik politik di tingkat elit antara elit antikomunis versus prokomunis.
Konflik yang hendak kita bicarakan lebih terletak di bentuk yang kedua, konflik yang disertai vandalism dan violence. Konflik-konflik seperti ini banyak sekali menggejala di masyarakat Indonesia yang katanya “ramah” itu. Saling bunuh dan rusak antarsuku bangsa terjadi hampir di sekujur pulau-pulau nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, bahkan Jakarta sendiri. Kajian atas sistem sosial dan budaya Indonesia tidak lah lengkap tanpa satu kajian serius atas akar-akar kemunculan dari konflik dalam bentuk kedua ini.
– ‘Roots of Conflict’ secara Teori
Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya berkembang di sekeliling kemajemukan masyarakat Indonesia. Warna suku bangsa, etnis, agama, dan pelapisan sosial kerap mewarnai konflik-konflik violence dan vandal yang muncul. Konflik yang berakar pada wacana primordialisme ini umum terjadi dalam konflik antara suku bangsa Madura, Melayu, dan Dayak di Kalimantan, antara Islam dan Kristen di Maluku dan Palu (Sulawesi Tengah), Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Konflik Aceh, pembantaian 1966 di Jawa dan Bali, dan sejenisnya. Sebab itu, sebelum bahasan atas masing-masing konflik dilakukan, terlebih dahulu dibeberkan sejumlah teori yang langsung menjelaskan suatu situasi konflik. Dari teori tersebut, sebab musabab dari konflik yang terjadi di Indonesia akan dipetakan. Ini merupakan sumbangan bagi pemahaman peserta mata kuliah bahwa kendati integrasi nasional telah dibakukan, di arus bawah (juga level elit) consensus nasional sesungguhnya masih terus berproses untuk menjadi.
Patrick Baron, Claire Q. Smith, dan Michael Woolcock membedakan 4 cara pandang dalam melihat fenomena konflik violence dan vandal. Keempat cara pandang tersebut adalah sosiologis, politik, politik-ekonomi, dan antropologi.
Pendekatan Sosiologis. Dalam cara pandang sosiologis, konflik dikaitkan dengan masalah primordial. Ia menekankan pada keunikan dan keberadaan budaya yang satu sama lain saling terbatas serta kelompok yang menaunginya. Mereka menjelaskan konflik dalam istilah kekuatan psikologi dan budaya dalam mana individu di dalam kelompok memahami diri dan pihak lain.
Termasuk ke dalam pendekatan sosiologis ini adalah masalah prasangka dan stereotip. Prasangka mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan.2 Ia disebut prasangka akibat dugaan yang dianut orang yang berprasangka tidak didasarkan pada pengetahuan, pengalaman ataupun bukti yang cukup memadai. Misalnya, prasangka bahwa perempuan itu lemah, cerewet, merepotkan, dan sejenisnya merupakan sejumlah contoh.
Sementara itu stereotip adalah citra yang kaku mengenai suatu kelompok rasa tau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Stereotip biasanya diaplikasikan kepada suatu ras atau suku bangsa, sementara prasangka lebih kepada individu dan kelompok sosial yang lebih kecil. Stereotip dapat berupa dua, yaitu positif dan negative. Sisi positif misalnya pandangan bahwa orang Cina dan Padang pintar berdagang, orang Bugis dan Makassar pelaut pemberani, orang Jawa mampu hidup di mana saja, dan sejenisnya. Sementara stereotip negative misalnya pandangan bahwa orang Polandia itu kotor, bodoh, dan kasar, orang Batak itu kasar dan ‘besar mulut’, atau orang Kawanua gemar pesta dan boros.
Pendekatan Sosiologi-Politik. Pendekatan ini menggariskan pandangan pada sifat etnis yang sudah terbangun secara sosial dan kekerapan konflik yang kemudian muncul punya basis instrumental. Basis ini kemudian menjadi mekanisme bagi individu dan kelompok untuk memenuhi kepentingan mereka. Suku bangsa merupakan suatu bentuk jadi yang diperoleh lewat proses. Suku bangsa merupakan proses menjadi yang tercipta akibat adanya gerakan di masyarakat tersebut. Misalnya, Jong Sumatranen Bond 1920-an di Indonesia, terbentuk akibat keinginan peleburan etnis Sumatera yang berbeda-beda (Batak, Padang, Palembang, Aceh) ke dalam satu suku bangsa saja: Sumatera.
Pada perkembangannya, kelompok sosial yang terbentuk bukan lagi pada sesuatu yang “given” semisal suku bangsa Batak, Minangkabau, atau Betawi, tetapi dialiri oleh factor politik, baik yang bercorak positif maupun negative. Sebab itu, dalam pendekatan Sosiologi-Politik ini dikenal adanya 2 arus pergerakan. Pertama, penekanan pada peran dari elit intelektual dan politik dalam membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok. Budaya, untuk sebagian, merupakan derivasi (turunan) dari power relation (hubungan kekuasaan) yang dominan di dalam suatu komunitas, sebab itu formasi budaya dan dinamika yang kemudian berkembang merupakan pengejawantahan dari struktur kekuasaan yang ada.
Ekonomi Politik. Pendekatan ekonomi-politik menggeser titik perhatian atas fenomena konflik dari sisi actor individual kea rah sturktur-struktur masyarakat yang memberikan insentif material. Kelangkaan dan kesulitan distribusi kemakmuran merupakan titik tekan pendekatan ini. Bagi pendekatan ini, selama ada kondisi dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat, perdamaian tidak pernah akan muncul. Perbedaan distribusi pendapatan, ketimpangan horizontal, dan perbedaan akses atas kekuasaan dan sumber daya, merupakan titik kajian dari pendekatan ekonomi-politik terhadap konflik vandal dan violence.
Pendekatan Antropologis. Sesuai namanya, pendekatan antropologis terhadap konflik focus pada aspek manusia. Utamanya perhatian pada adanya atau ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat. Akar-akar konflik yang biasanya muncul menurut tesis pendekatan ini adalah perbatasan wilayah kelompok, kepemilikan, sumber air, kepemimpinan, dan dinamika keluarga seperti prosedur warisan, pertikaian rumah tangga, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Pendekatan antropologis yang menekankan aspek manusia punya keuntungan. Pertama, mereka lebih focus pada “how to solve conflict” dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah factor penyebab konflik itu keragaman agama, etnis, bahasa, distribusi sumber daya, atau masalah yang berkaitan dengan factor geografis? Kedua, mereka menolak penjelasan konflik yang “state-centric”. Orang Dayak, Maluku, Madura, mungkin saja mengaku sebagai sebangsa Indonesia, tetapi mengapa konflik tetap muncul?
Keempat pendekatan di atas berguna dalam menyelidiki konflik-konflik yang berkembang di Indonesia. Terkadang, beberapa pendekatan saling bertumpang-tindih tatkala kita menjelaskan suatu fenomena konflik di Indonesia. Ini tidak bisa terhindarkan akibat konflik antara manusia bukanlah sesuatu yang sederhana dan monofaktor.

D. Analisa Konflik Aceh
Konflik yang terjadi di Aceh punya akar sejarah yang panjang.3 Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan sebagian rakyat Aceh. Sebab itu, masalah yang terjadi di Aceh terutama bersifat ekonomi-politik dan sosiologi-politik.
Dahulu, Teungku Daud Beure’uh turut mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Untuk itu, negosiasi antara ia dengan pemerintah pusat adalah otonomi politik dengan penyelenggaraan syariat Islam. Namun, setelah merdeka Aceh tiada diberikan otonomi tersebut dan malah diintegrasikan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan ini kemudian muncul dalam bentuk pembentukan tentara Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh pada tahun 1953. Pemberontakan tersebut usai tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya dalam bidang adat, agama, dan pendidikan.
Selain masalah kekecewaan pada pemerintah pusat, konflik di Aceh juga muncul akibat peminggiran identitas cultural masyarakat Aceh. Sebagai sebuah komunitas, Aceh telah punya konsep yang mapan tentang budaya mereka (terkait agama Islam) yang berkembang sejak masa kerajaan Samudera Pasai. Identifikasi cultural masyarakat Aceh yang dilekatkan pada agama Islam ini kemudian mendorong negosiasi politik antara pimpinan Aceh dengan pemerintah awal Indonesia untuk menyelenggarakan syariat Islam.
Pada perkembangannya, pemerintah pusat menerbitkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa. Dengan kedua UU tersebut, kekhasan sosio-kultural Aceh tereliminasi. Struktur modern berupa RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi harus diterapkan di Aceh menggantikan lembaga-lembaga adat yang telah ada sejak lama.4 Untuk menjamin terselenggaranya UU tersebut, pemerintah pusat menciptakan jaringan elit local yang jadi perpanjangan tangan dari elit pusat.
Selain identitas cultural, Aceh pun mengeluhkan masalah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Penekanan pemerintah Orde Baru pada pertumbuhan ekonomi mendorong eksploitasi besar-besaran pabrik LNG Arun dan pupuk Iskandar Muda. Dengan eksploitasi tersebut, Indonesia mampu keluar selaku eksportir LNG terbesar dunia dan 90% hasil pupuk pabrik di Aceh ini digunakan untuk ekspor.
Eksploitasi kekayaan alam ini kemudian mendatangkan masalah tatkala terjadi minimalisasi pengembalian ke Aceh. Tahun 1993, dari hasil LNG Aceh pemerintah punya beroleh 6.664 trilyun rupiah, sementara yang kembali ke Aceh adalah 453,9 milyar rupiah. Minimnya pengembalian ini semakin parah tatkala dilakukan survey BPS tahun 1993, bahwa Aceh memiliki desa termiskin terbesar di Indonesia yaitu 2.275 desa. Ini ironis dengan banyaknya industry besar yang berada di Aceh.
Pembangunan pabrik eksploitasi alam mendatangkan kaum pendatang ke Aceh, utamanya dari Jawa, di mana orang-orangnya lebih professional ketimbang Aceh. Gerakan Aceh Merdeka memperoleh dukungan luas dari ketimpangan etnis yang terjadi ini. Masyarakat Aceh mulai menyadari hasil tambang (gas dan minyak) hasil bumi mereka lebih banyak yang dibawa ke Jakarta ketimbang dikembalikan ke Aceh.
Muara dari factor-faktor pendorong konflik di Aceh tersebut bermuara pada konflik militer GAM versus Pemerintah Pusat, dan di lapangan adalah ABRI (saat itu) versus GAM. Aceh masuk ke dalam Daerah Operasi Militer (DOM). Kondisi ini bukannya melemahkan GAM, justru sebaliknya, memperkuat justifikasi “eksploitasi” pusat (Jakarta) terhadap daerah.
– Transisi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan reintegrasi mantan kombatan GAM
Peningkatan stabilitas politik dan dukungan institusional yang diberikan oleh badan-badan internasional telah menciptakan prakondisi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, strategi pertumbuhan ekonomi yang koheren belum berjalan. Ini terdiri dari perekonomian yang berkelanjutan, berbasis sektor swasta, berorientasi ekspor yang produk-produknya mempunyai nilai yang semakin tinggi dalm mata rantai nilai sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Para pembuat kebijakan harus secara konsisten mencapai langkah-langkah yang sedang berlangsung, seperti penghapusan hambatan-hambatan institusional atas pertumbuhan, melanjutkan investasi infrastruktur (terutama setelah 2009 ketika mandat BRR, badan rekonstruksi yang dibentuk pemerintah, berakhir), mendidik dan melatih tenaga kerja untuk dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja, dan membantu memperluas akses usaha kecil dan menengah terhadap modal dan tanah.
Mayoritas mantan anggota GAM merupakan usia kerja produktif dengan lebih dari 74 persennya berada dalam rentang usia 18-35 tahun. Sebagian besar dari mereka merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jumlah yang tidak menyelesaikan sekolah (dropout) dan pemuda yang menganggur, terutama di perdesaan, di masa lalu merupakan target perekrutan oleh GAM, dan masih rentan. Jika reintegrasi fisik dalam hal penerimaan eks-kombatan oleh masyarakat terlihat sukses, reintegrasi penuh tidak demikian. Jika usia kerja muda ini masih terus menganggur, akan terjadi risiko meningkatnya angka kriminal, dan ketegangan akan meningkat.
Banyak mantan anggota GAM yang tidak memiliki pekerjaan bergantung pada keluarga mereka untuk mata pencaharian mereka. Sebuah survey Bank Dunia menunjukkan bahwa 74,9 persen mantan anggota GAM belum memiliki pekerjaan. Sebelum bergabung dengan GAM, sekitar 30 persen di antara mereka berprofesi sebagai petani dan banyak dari mereka yang masih memiliki akses terhadap tanah dan dapat dengan mudah mulai bekerja kembali. Namun, bagi mayoritas, membangkitkan kembali sumber mata pencaharian, dalam hal penyediaan akses terhadap modal dengan bantuan teknis, adalah kebutuhan utama, setelah kepastian tempat tinggal yang permanen. Sekitar setengah dari mereka mengungkapkan bahwa mereka ingin menjadi pedagang kecil. Mendesaknya peluncuran program-program pemberdayaan ekonomi yang menargetkan secara khusus pada mantan anggota GAM selama ini diabaikan, pada saat perhatian terfokus pada masalah-masalah terkait penyediaan Jadup (biaya hidup) bagi sekitar 3000 orang eks-kombatan.
Terdapat sederetan kegiatan yang dapat terlibat di dalamnya lembaga-lembaga internasional dan pemerintahan lokal. Pertama, harus ada dukungan yang lebih besar terhadap Badan Reintegrasi-damai Aceh (BRA). Kedua, eks-kombatan harus dibuat percaya diri terhadap keuntungan langsung dari proses perdamaian. Proyek-proyek padat karya seperti pembangunan kembali atau perbaikan infrastruktur publik lokal akan menciptakan tipe-tipe pekerjaan sementara semacam cash-for work sebelum munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian yang lebih berkelanjutan. Hal ini tentunya lebih disukai daripada sekadar mendistribusikan Jadup bagi masyarakat tanpa dampat produktif. Tentu juga lebih mudah dalam penerapannya karena ia tidak membutuhkan daftar eks-kombatan yang telah disepakati, yang merupakan isu sensitif.
Untuk dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kemakmuran masyarakat Aceh, dan untuk mencegah konflik di masa depan terulang kembali, dibutuhkan investasi sekala besar. Ekonomi masa depan yang kompetitif akan tergantung pada apakah barang dan jasa yang disediakan oleh sektor swasta dapat bersaing di pasar global. Investasi swasta kemudian akan memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memiliki efek ikutan pada usaha lokal. Kewirausahaan lokal akan tumbuh dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di Aceh.
Perdamaian yang berkelanjutan bukanlah ide yang utopis. Saat ini tentunya masih ada kerikil dalam sepatu. Konflik telah menghancurkan ‘sendi-sendi’ perekonomian Aceh, namun hal-hal mendasar yang sedang dibangun memberikan harapan bagi masa depan yang aman dan sejahtera.
– Isi Perjanjian Penghentian Permusuhan GAM-RI 9/12/02 dan Analisanya
Dengan kesepahaman umurn ini, dan untuk membawa proses damai maju ke tahap selanjutnya.”, kedua belah pihak dengan ini menyepakati hal-hal berikut ini:
Pasal 1: Tujuan Penghentian Permusuhan dan Segala Tindak Kekerasan
a. Karena. kedua belah pihak telah bersepakat demikian, bahwasanya mulai saat ini permusuhan diantara mereka hendaklah dianggap sebagai sesuatu yang sudah berlalu, maka proses damai, yang diikuti oleb sebuah perjanjian pada tahap ini, akan dilanjutkan dengan membangun rasa kepercayaan yang lebih luas dan kedua belah pihak akan membuktikan, yang satu kepada yang lainnya, bahwa mereka adalah bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan muktamat.
b. Tujuan penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan antara kedua belah pihak adalah (i) melanjutkan ke tahap beikutnya proses damai, sebagaimana disepakati bersama pada tanggal 10 Mei 2002 di Swiss; (ii) untuk melanjutkan proses pembentukan rasa saling percaya dengan tujuan untuk menghilangkan segala kecurigaan dan menciptakan suasana yang positif dan bekerjasama yang akan membawa konflik di Acheh kepada suatu pengakhiran; dan, (iii) untuk memungkinkan, jika permusuhan dan tindakan kekerasan sudah terhenti, agar proses damai maju terus ke tahap berikutnya, yaitu penyampaian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
ANALISA: Yang perlu kita perhatikan dalam Pasal 1 ini adalah point (b), yang menentukan tujuan daripada Perjanjian ini. Pertama sekali, apakah “tahap seterusnya yang disepakati pada 10 Mei 2002”? Pada 10 Mei 2002 telah ditantangani sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement). JS ini, walaupun bukan secara lgeal merupakan sebuah perjanjian yang mengikat karena tidak ada butir-butir yang spesifik di dalamnya, tetapi merupakan komitmen moral kedua belah pihak sebagai dasar diskussi selanjutnya.
Joint Statement ini pula banyak merujuk kembali kepada kesepakatan 2-3 Februari. Kesepakatan ini juga bukan sebuah perjanjian yang mengikat tetapi merupakan komitmen moral juga. Menurut keterangan yang saya peroleh pihak Indonesia sering berusaha merubah isi kedua persetujuan tersebut, yang selalu ditentang oleh pihak Acheh yang berpendirian bahwa komitmen moral itu mesti dihormati sepenuhnya sebagai satu pertanda kejujuran.
Kesepakatan 2-3 Februari mengandung persefahaman bersama bahwa dialog selanjutnya akan diadakan dengan mengambil UU Nad sebagai starting point diskusi-diskusi selanjutnya dan bahwa HDC akan diperkuat oleh anggota-anggota International Wismen Group (Grup Orang-orang Bijak Antarabangsa). Pihak ASNLF setelah menolak penyertaan anggota-anggota group tersebut dari beberapa negara termasuk dari Malaysia dan Jepang, akhirnya menyetujui penyertaan anggota-anggota dari Thailand, Inggris, Yugoslavia, Swedia, dan US. Tahap selanjutnya yang paling penting yang disebutkan dalam kedua hasil pertemuan itu adalah diadakannya All Inclusive Dialogue melibatkan seluruh elemen masyarakat Acheh. Telah dibuat penjelasan yang mendetail dalam Analisa Mukaddimah tentang AID ini, jadi tidak perlu kita ulang kembali. Yang saya kira perlu dikupas adalah tentang langkah-langkah yang perlu menuju AID itu.
Pertama sekali, sebagaimana telah disebutkan, sebelum AID itu bisa diadakan maka harus ada SUASANA SELAMAT dan KEYAKINAN dalam masyarakat, termasuk dan terutama di pihak GAM, bukan saja untuk menyertai AID itu sendiri tetapi untuk berkampanye dan melakukan sosialisasi.
Pembinaan keyakinan (Confidence Building) itu adalah termasuk diantara syarat-syarat yang paling penting dari Perjanjian Penghentian Permusuhan ini. Umpamanya, bagaimana keyakinan (confidence) itu bisa timbul di kalangan masyarakat, sekiranya pihak-pihak yang bersimaharajalela melakukan keganasan selama ini tidak diadili? Bagaimana pihak sipil bisa yakin akan proses perdamaian sekiranya masih ada korban keganasan yang tidak mendapat keadilan, sekurang-kurangnya mendapat kompensasi yang wajar? Ini semua mestilah di laksanakan sebelum AID itu sendiri bisa dimulai prosesnya.
Perlu juga ditambahkan bahwa pihak RI telah berusaha berkali-kali menambah kata: rekonsiliasi pada akhir kalimat 1 (b). Kata ini telah dicoret oleh pihak Acheh. Namun demikian, kata inilah yang masih selalu dilaung-laungkan oleh para pemimpin Indonesia dalam membicarakan Perjanjian ini. Kata rekonsiliasi berarti rujuk… Nikah saja belum sudah mau rujuk… Kalau saya boleh menggunakan istilah yang pernah diucapkan pakar undang-undang team perunding Aceh, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, ini adalah satu Hil Mustahal. Beliau menerangkan dalam Musyawarat bangsa Aceh Seluruh Dunia di Stavanger, Norwegia, baru-baru ini bahwa hubungan Indonesia dengan Aceh itu sebenarnya seperti apa yang dikenal di Jawa sebagai “Kumpul Kebo”, atau dalam bahasa Melayunya: bersekedudukan, yaitu hidup bersama secara tidak sah, atau menurut istilah populernya, kawin sudah, nikah yang belum. Dalam keadaan demikian, rekonsiliasi adalah sesuatu yang tidak logis, karena ia merupakan solusi pertengkaran dalam keluarga, sedangkan konflik Aceh adalah suatu tuntutan kemerdekaan, pemisahan total, tanpa opsi rujuk. Hubungan baik hanya bisa dijalin setelah merdeka dan berdasarkan perjanjian persahabatan dua negara berdaulat yang setaraf. Menerima kata rekonsiliasi pada tahap ini berarti mengakui bahwa konflik Aceh adalah perselisihan dalaman Indonesia. Memanglah, pihak Indonesia gemar sekali meyisipkan kata-kata jebakan dalam setiap kalimat Perjanjian. Banyak sekali energi dan waktu habis karena pihak Aceh terpaksa meneliti setiap huruf, setiap titik dan koma, pada setiap kali draft Perjanjian dikembalikan padanya untuk disemak, walaupin pasal-pasal yang sebelumnya sudah dipersetujui sepatutnya tidak diubah-ubah lagi.
Pasal 2: Komitmen Kedua Belah Pihak Untuk Menghentikan Permusuhan Dan Segala Tindak Kekerasan
(a) Kedua belah pihak menyatakan sejelas-jelasnya komitmen mereka untuk memenuhi syarat-syarat Perjanjian ini bagi menghentikan permusuhan dan segala bentuk kekerasan terhadap satu sama lain dan terhadap rakyat di Aceh, dengan melaksanakan langkah-langkah yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Dalarn menyatakan komitmen yang demikian itu, kedua belah pihak menjamin bahwa mereka masing-masing menguasai pasukan TNI/Polri dan GAM di lapangan. PRI dan GAM berjanji untuk mengawasi kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka namun mengaku sebagai bagian dari pasukan-pasukan mereka.
ANALISA”…kedua belah pihak menjamin bahwa mereka masing-masing menguasai pasukan TNI/Polri dan GAM di lapangan. PRI dan GAM berjanji untuk mengawasi kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka namun mengaku sebagai bagian dari pasukan-pasukan mereka”.
Katakanlah umpamanya terdapat pasukan-pasukan militia di perkampungan transmigrant. Walaupun mereka ini secara resmi bukan bagian daripada struktur TNI/POLRI tetapi mereka adalah yang mengaku bertindak untuk RI, atas nama mempertahankan keutuhan NKRI, karenanya pihak TNI/POLRI harus mengambil tindakan mengawasi mereka. Demikian juga dengan apa yang dinamakan GAM Cantoi. Walaupun GAM Cantoi tidak ada hubungan apa-apa dengan GAM, bahkan ramai orang percaya mereka itu rekayasa TNI/POLRI, tetapi karena GAM Cantoi mengatasnamakan GAM maka mereka harus diawasi oleh GAM.

(b) Segera setelah penandantanganan Perjanjian ini, kedua belah pihak berjanji untuk memberitahu secara menyeluruh pasukan-pasukan masing-masing di lapangan tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, dan memberi perintah supaya menghentikan permusuhan dengan segera.
(c) Kedua belah pihak bersetuju bahwa, jika ada pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan dari situasi ini, dan mengganggu suasana damai, mereka akan berusaha untuk mengambil tindakan bersama terhadap pihak [pengacau] tersebut untuk memulihkan kedamaian.

(d) Selama periode pembangunan kepercayaan ini, kedua belah pihak bersetuju bahwa mereka tidak akan meningkatkan kekuatan militer mereka, termasuk pengerahan kembali pasukan-pasukan, penambahan jumlah personel militer atau perlengkapan militer ke Acheh.

ANALISA: Point yang paling penting dalam pasal ini adalah (d). Begitu Perjanjian ditandatangani, Abdullah Puteh umpamanya telah mengeluarkan pernyataan akan meminta tambahan jumlah polisi untuk mengisi pos-pos polisi yang masih kosong. Pernyataannya itu bertentangan sekali dengan point
(d) Perjanjian. Demikian juga halnya dengan pernyataan Komandan KODAM akan meminta tambahan anggota TNI untuk “menjalankan projek-projek pembangunan karena sekarang sudah ada keamanan dan perdamaian”.
(e) HDC diminta untuk memfasilitasi secara ketat pelaksanaan Perjanjian ini.
(f) Kedua belah pihak akan mengizinkan masyarakat sipil untuk mengungkapkan hak-hak demokrasi mereka tanpa hambatan.
ANALISA: Point (f) di atas sangat penting. Ini memberi hak kepada masyarakat sipil untuk menggunakan sepenuhnya tanpa gangguan hak-hak demokrasi mereka sepert: kebebasan berkumpulan dan bermusyawarah, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan pers, dsb. Tentunya secara otomatis kebebasan-kebebasan tersebut tidak memberi hak melanggar undang-undang Common Law yang berlaku. Ketika berdemonstrasi umpamanya adalah melanggar undang-undang membuat kerusakan, seperti melempar batu dan melakukan tindak kekerasan lainnya seperti memukul, berkelahi dsb. Selama ekspressi hak-hak demokrasi itu masih dalam batas-batas ketertiban umum maka ia tidak boleh dihambat.
Pasal 3: Joint Security Committee (JSC-Komite Bersama Keamanan)
Pimpinan atasan yang menangani bidang keamanan dari tiap pihak akan bertemu untuk membangun hubungan awal dan kesepahaman diantara kedua belah pihak. Mereka. juga hendaknya (i) mengaktifkan kembali Joint Security Committee (JSC – Komite Keamanan Bersama-KKB), yang telah dibentuk pada waktu pelaksanaan Jeda Kemanusiaan, dan (ii) memulai diskusi, untuk secepatnya mencapai kesepakatan, mengenai rencana tindakan bagi JSC dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
ANALISA: Adalah jelas bahwa JSC merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab melaksanakan Perjanjian ini. Ia mewakili para pihak ditingkat tertinggi. Point (b) membuat rujukan kepada dihidupkannya kembali Komite Bersama Modalitas Keamanan Persetujuan Jeda Kemanusiaan. Ini karena sebenarnya Persetujuan Jeda Kemanusiaan itu adalah suatu perjanjian yang baik. Tetapi banyak sekali pelanggaran berlaku, dalam ratio 1 pelanggaran oleh GAM berbanding 100 pelanggaran oleh aparat keamanan Indonesia. Tiadanya sanksi oleh pihak tengah menyebabkan Perjanjian tersebut tidak dapat berjalan. Itulah sebabnya pihak HDC berpendapat, dan disetujui oleh para pihak konflik, bahwa Komite Keamanan Bersama Jeda Kemanusiaan itu patut dihidupkan kembali. Kemungkinan besar ia akan lebih efektif dari dulu karena kini akan ada sanksi-sanksi terhadap pihak yang melanggar.

Fungsi-fungsi JSC adalah: (i) untuk merumuskan proses pelaksanaan Perjanjian ini; (ii) untuk memonitor situasi keamanan di Acheh; (iii) untuk melakukan investigasi sepenuhnya terhadap segala gangguan keamanan; (iv) dalam kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman dan untuk bersetuju terlebih dahulu akan sanksi-sanksi yang akan dikenakan, seandainya ada pihak yang melanggar Perjanjian ini; (v) untuk menerbitkan laporan-laporan mingguan mengenai situasi keamanan di Acheh; (vi) untuk menjamin bahwa tidak ada pembentukan pasukan paramiliter baru bagi mengambil alih fungsi-fungsi Brimob; dan (vii) untuk merancang dan melaksanakan proses demiliterisasi yang disepakati bersama. Berkenaan dengan tugas terakhir ini, JSC akan menentukan tempat-tempat yang nantinya akan disebut sebagai Kawasan Aman (lihat Pasal 4(a)). Setelah Kawasan-Kawasan Aman dikenalpasti, GAM akan menentukan lokasi-lokasi penempatan senjatanya. Dua bulan setelah penandatanganan Perjanjian Penghentian Permusuhan, dan ketika kepercayaan meningkat, GAM akan memulai secara bertahap penempatan senjata, amunisi serta peralatan militernya pada tempat-tempat yang telah ditentukannya sendiri itu. Pada saat yang sama JSC akan juga memutuskan tentang pemindahan secara bertahap pasukan-pasukan TNI, yang akan merumuskan kembali mandatnya dari pasukan penyerang menjadi pasukan pertahanan. PRI berhak meminta HDC untuk melakukan pengesahan atas lokasi-lokasi yang ditentukan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kepercayaan kedua belah pihak akan proses tersebut, penempatan bertahap senjata-senjata GAM akan rampung dalam jangka waktu 5 bulan.

(iii) untuk melakukan investigasi sepenuhnya terhadap segala gangguan keamanan; (iv) dalam kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman dan untuk bersetuju terlebih dahulu akan sanksi-sanksi yang akan dikenakan, seandainya ada pihak yang melanggar Perjanjian ini; (v) untuk menerbitkan laporan-laporan mingguan mengenai situasi keamanan di Acheh.
Point-point di atas itu merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Perjanjian ini. Investigasi gangguan keamanan dan mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman merupakan kunci sukses pelaksanaan Perjanjian. JSC akan membuat persetujuan awal akan sanksi (hukuman) yang mesti dikenakan kepada sesiapa yang menggangu keamanan, baik oleh para pihak yan menandatangani perjanjian maupun pihak lain yang mau mengambil kesempatan dari menurunnya kehadiran militer dari kedua belah pihak. Waktu Jeda Kemanusiaan, diketahui bahwa banyak elemen kriminil dari Medan yang datang melakukan kejahatan di Acheh.
Sangat penting juga dalam point ini adalah bahwa masyarakat perlu mengetahui kedudukan keadaan keamanan. Oleh karena itulah dimestikan diterbitkannya laporan-laporan mingguan.

(c) Komposisi JSC terdiri dari pejabat-pejabat atasan yang ditunjuk sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka serta seorang pejabat atasan yang berkedudukan tinggi dari pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setiap pejabat tinggi dari ketiga pihak itu akan dibantu oleh hingga 4 orang anggota. Para pimpinan delegasi-delegasi tersebut haruslah berpangkat tinggi dan memiliki wewenang untuk dapat mengambil keputusan di tempat. Pejabat pihak ketiga (HDC) harus mampu mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari kedua belah pihak agar dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah begitu ia muncul.
ANALISA: Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ke 15 orang anggota JSC inilah yang menjadi Pemerintah defakto di Acheh dalam hal keamanan, karena semua pihak harus tunduk kepadanya. Mereka juga diberi wewenang oleh masing-masing pihak yang mereka wakili untuk mengambil keputusan di tempat tanpa perlu konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah masing-masing.
(d) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, JSC akan dibantu oleh satu atau beberapa tim monitoring, yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari kedua belah pihak dalam memantau situasi keamanan dan menyelidiki segala pelanggaran.
ANALISA: Tim monitoring merupakan “aparat” JSC yang akan melaksanakan tugas di lapangan. Komposisi tiap-tiap tim monitoring akan terdiri dari perwira-perwira iniliter tingkat nienengah yang diangkat sebagai wakil dari Komando Tinggi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Gerakan Acheh Merdeka di Acheh serta Perwira Tinggi Militer dari pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perwira Tinggi Militer pihak ke tiga ini bertanggungjawab kepada Pejabat atasan pihak ke tiga yang berwibawa tinggi dalam JSC.
Tim-tim monitoring ini, yang dianggotai oleh perwira-perwira militer GAM dan RI tingkat menengah, akan diketuai oleh seorang perwira militer asing (dari Thailand; kehadiran tentera Philippines telah ditolak oleh pihak Acheh dan akan digantikan oleh sebuah negara lain yang belum dikenalpasti pada saat penulisan analisa ini).

(f) JSC dan tim (tim-tim) monitoring akan dilengkapi dengan staf administrasi dan teknis dan dukungan logistik seperlunya. HDC diminta untuk memfasilitasi pembentukan badan-badan ini dengan menyediakan dana yang dibutuhkan, fasilitas-fasilitas logistik dan administrasi.
Adalah disepakati bahwa JSC dan tim (tim-tim) monitoring akan dibentuk dan beroperasi sebulan setelah penandatanganan Perjanjian ini. Masyarakat Sipil mempunyai hak untuk memberikan input kepada JSC.
ANALISA: Perkara yang paling penting dalam kedua point ini terdapat pada kalimat terakhir (g): Masyarakat Sipil mempunyai hak untuk memberikan input kepada JSC. Kalimat ini memberi hak kepada LSM-LSM untuk melaporkan keadaan keamanan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jumlah anggota tim monitoring yang begitu kecil (50 orang) tidak mungkin bisa memantau seluruh pelosok Acheh, dan karenanya diperlukan pemantau sukarela dari masyarakat sipil. LSM-LSM Acheh yang banyak jumlahnya, terutama di kalangan mahasiswa, pemuda dan pelajar akan dapat mendirikan posko-posko pemantau seperti di masa Jeda Kemanusiaan. LSM-LSM asing yang ingin ikut dalam aktivitas ini diperkirakan akan bisa melakukannya dengan bernaung atau bekerjasama di bawah LSM Acheh. Kerjasama begini adalah perlu karena pada umumnya LSM-LSM Acheh tidak mempunyai dana sendiri yang cukup untuk membiayai aktivitas yang demikian besar dan akan berlangsung lama itu. Selain dari itu, kehadiran pihak asing akan lebih menjamin keamanan aktivis dan juga transparensi/akauntabiliti yang lebih efektif.
Pasal 4: Pembentukan “Kawasan-Kawasan Aman” (Peace Zones)
(a) Setelah penandatanganan Perjanjian Penghentian Permusuhan, JSC, dengan penyertaan langsung langsung pimpinan atasan bidang keamanan dari kedua belah pihak, akan segera mengenalpasti dan mempersiapkan lokasi-lokasi konflik untuk dinyatakan sebagai “Kawasan-Kawasan Aman” (Peace Zones). Ini akan sangat memudahkan tugas JSC karena ia dapat memusatkan perhatiannya ke kawasan-kawasan tersebut dalam membangun dan memelihara keamanan, dan kawasan-kawasan ini, jika kedamaian telah terlaksana, akan menjadi pemusatan awal bagi penyaluran bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
ANALISA: Yang dimaksudkan dengan “Kawasan Keamanan” (Peace Zones) adalah kawasan-kawasan bebas militer yang dikontrol oleh JSC. Pada mula-mula sekali kawasan-kawasan ini akan terdiri dari pusat-pusat kesehatan masyarakat, tempat-tempat ibadat, kem-kem pengungsi, sekolah dan pasar. Kawasan-kawasan tersebut akan diperluas secara bertahap dalam proses demilitarisasi.
(b) Selama dua bulan pertama setelah penandatangan, kedua belah pihak akan pindah ke posisi-posisi bertahan sebagaimana yang disetujui oleh JSC. Penyelarasan lokasi-lokasi ini dapat dilakukan oleh JSC untuk memisahkan pasukan-pasukan kedua belah pihak dalam jarak yang cukup jauh guna menghindari kontak atau konfrontasi. Pasukan-pasukan dari kedua belah pihak akan menahan diri dari melakukan operasi, gerakan, kegiatan atau segala tindakan provokatif yang dapat memicu kepada kontak atau konfrontasi antara satu sama lain.

ANALISA: Yang dimaksudkan dengan “posisi-posisi bertahan” (defensive positions) adalah mengundurkan diri dari pos-pos tempur. Pihak Indonesia tidak suka kepada istilah “kembali ke barak”, karena katanya TNA tidak mempunyai barak, jadi tidak adil kalau TNI kembali ke barak sedangkan TNA bebas ke mana saja. Dengan penggunaan istilah “posisi bertahan” ini diharapkan kedua belah pihak akan bersetuju dalam perundingan mekanisme pelaksanaan nanti akan suatu sistem yang efektif untuk demilitarisasi.

(c) Untuk membangun kepercayaan dan keyakinan selama beberapa bulan pertama yang genting ini, kawasan-awasan tersebut dan sekitarnya akan dipantau oleh tim (tim-tim) monitoring tiga-pihak. JSC akan diberitahu oleh kedua belah pihak tentang segala pergerakan atau kegiatan yang bermakna dalam kawasan-kawasan tersebut.
(d) POLRI akan dapat menyelidiki kegiatan-kegiatan kriminil dalam kawasan-kawasan tersebut setelah berkonsultasi dengan dengan JSC.
ANALISA : Point (d) ini dengan jelas meletakkan “kawasan-kawasan bertahan” kedua belah pihak di luar jurisdiksi biasa POLRI. POLRI hanya boleh memasuki kawasan-kawasan tersebut setelah mendapat izin JSC.
(e) Penentuan kawasan-kawasan yang dikenalpasti sebagal Kawasan-Kawasan Demilitarisasi seperti sekolah, mesjid, lembaga-lembaga kesehatan dan tempat-tempat umum, kompleks jual-beli, meunasah Acheh, pasar, warung makanan, pusat-pusat komunikasi termasuk terminal bus, stasiun taksi, terminal ferry, jalan umum, layanan angkutan sungai, dan pangkalan-pangkalan nelayan.
ANALISA: Perlu dijelaskan bahwa Kawasan Demilitarisasi dan Kawasan Bertahan adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertentangan, yaitu satu daerah bebas militer dan yang satu lagi justru daerah pertahanan militer.
Pasal 5: Kerangka Waktu
(a) Kedua belah pihak setuju bahwa permusuhan dan segala tindak kekerasan oleh kedua belah pihak harus berakhir untuk selama-lamanya di Acheh.
(b) Kedua belah pihak juga setuju bahwa taraf permusuhan dan segala tindak kekerasan selama tiga bulan pertarna terhitung dari waktu JSC dan tim (tim-tim) monitoring mulai beroperasi adalah merupakan pertanda yang sangat menentukan sebagai ukuran betapa seriusnya komitmen dari kedua belah pihak. Jika sesungguhnya taraf permusuhan dan segala tindak. kekerasan dapat menurun secara dramatis, atau bahkan terhenti samasekali, dalam jangka masa tiga bulan pertama tersebut, maka rakyat Acheh dan rakyat Indonesia lainnya, serta masyarakat antarabangsa, akan menganggap bahwa proses damai bekemungkinan besar akan berhasil.
ANALISA: Point (b) ini penting sekali bila dipandang dari sudut penglibatan internasional, termasuk HDC sendiri. Ini dapat ditafsirkan sebagai ancaman dari HDC bahwa sekiranya dalam waktu 3 bulan tidak ada kemajuan yang berarti dicapai dalam proses penghentian permusuhan, HDC berkemungkinan mengundurkan diri. Ini mudah dipahami karena tidak mungkin masyarakat internasional menghabiskan begitu banyak energi, waktu dan wang untuk pencapaian yang tidak berarti, sekiranya kedua belah pihak tidak serius atau tidak jujur dalam menepati janji yang telah mereka buat dengan menandatangai Perjanjian Penghentian Permusuhan tersebut.
(c) Selama periode antara penandatanganan Perjanjian ini dan waktu mulai beroperasinya JSC dan tim (tim-tim) monitoring, kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian ini berjanji untuk berusaha keras menahan diri dengan tidak membuat pernyataan umum yang dapat membakar perasaan dan sentimen pihak lainnya, termasuk rakyat, dan dengan menjamin bahwa pasukan-pasukan mereka tidak akan memulai tindakan permusuhan apapun terhadap pihak lainnya.
ANALISA: Sebagaimana telah kita alami, begitu Perjanjian ini ditandatangani, bahkan sebelum perunding Acheh sampai kembali ke tanah air, point ini telah dilanggar oleh pihak Indonesia dengan meluas sekali, dengan berbagai pernyataan yang tidak betul dan provokatif seperti yang telah saya sebutkan di awal analisa ini. Hanya kesabaran pihak Acheh saja yang menyelamatkan Perjanjian ini.
Pasal 6: All-Inclusive Dialogue
Para pihak setuju untuk mendukung proses All-Inclusive Dialogue di Acheh seperti yang ditentukan dalarn Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002. Kedua belah pihak setuju untuk untuk menjarnin, melalui Perjanjian ini, keamanan dan kebebasan bergerak yang perlu bagi semua peserta All-Inclusive Dialogue bagi memungkinkan proses tersebut dilaksanakan secara selamat dan adil, untuk mencerminkan pandangan-pandangan seluruh elemen masyarakat Acheh. Para pihak menyatakan kembali persetujuan mereka bahwa proses All Inclusive Dialogue tersebut difasilitasi oleh HDc.
ANALISA: ALL-INCLUSIVE DIALOGUE yang dimaksudkan oleh Joint Statement 10 Mei 2002 itu adalah suatu musyawarat yang melibatkan seluruh masyarakat Acheh yang mesti diadakan secara demokratis dan dalam suasana aman. Dalam Joint Statement itu disebutkan: “…the parties have agreed to the Points for Further Consultations set out in their 2-3 February 20002 meeting, and further agree : on the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Achehnese society that will be facilitated by HDC in Acheh”. Artinya: “…para pihak setuju pada point-point untuk dibicarakan selanjutnya seperti tertera dalam pertemuan 2-3 February 2002, dan selanjutnya setuju: atas dasar penerimaan UU-NAD sebagai starting point, sebagaimana dibicarakan pada 2-3 Februari 2002, untuk diadakannya all-inclusive dialogue yang demokratis melibatkan semua elemen masyarakat Acheh yang akan difasilitasi oleh HDC di Acheh”.
Sebagaimana telah diulas sebelumnya, dalam pasal ini kembali ditekankan sifat demokratis AID itu. Sudah dijelaskan juga bahwa maksud demokratis itu adalah bahwa para pesertanya nanti mestilah para wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat dalam suasana aman (selamat), dan bahwa keselamatan itu mestilah dijamin oleh pihak ketiga yang netral.
Dalam pasal ini lebih jauh ditentukan bahwa: “… Kedua belah pihak setuju untuk menjarnin, melalui Perjanjian ini, keamanan dan kebebasan bergerak yang perlu bagi semua peserta All-Inclusive Dialogue bagi memungkinkan proses tersebut dilaksanakan secara selamat dan adil, untuk mencerminkan pandangan-pandangan seluruh elemen masyarakat Acheh.”. Jelas sekali bahwa keadaan “selamat dan adil” itu sangat penting dan merupakan kunci dapat tidaknya AID itu diadakan. Perjanjian juga menentukan bahwa HDC yang akan memfasilitasi AID tersebut. Memfasilitasi itu artinya memberi fasilitas seperti biaya dan logistik pelaksanaan lainnya. Ia tidak berarti bahwa HDC akan campurtangan dalam hal pemilihan para perserta, apatah lagi menentukan siapa yang akan menjadi para peserta AID itu.
Pasal 7: Penerangan Komunikasi Masyarakat
Untuk menjamin dukungan nasional dan internasional bagi proses damai di Acheh, Perjanjian tertanggal 10 Mei 2002, dan Perjanjian ini serta pelaksanaannya mesti dipublikasikan dengan seluas-luasnya dalam masa sebulan setelah penandatangan Perjanjian ini. Proses pelaksanaannya haruslah setransparan mungkin dan rakyat haruslah diberi penerangan secara teratur mengenai perkembangan yang dicapai dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
ANALISA: Dalam pasal ini jelas Perjanjian sangat mementingkan hak rakyat Acheh untuk mengetahui dengan jelas dan resmi keadaan dan perkembangan pelaksanaan Perjanjian. Kalau waktu Jeda Kemanusiaan dulu para monitor hanya mencatat perkembangan dan keadaan keamanan serta pelanggaran-pelanggaran untuk dilaporkan kepada HDC, wakil-wakil HDC di Acheh melaporkannya kepada atasan mereka di Jenewa dan selanjutnya disampaikan kepada negara-negara sponsor, kali ini rakyat Acheh yang dipentingkan mengetahui dengan jelas dan transparan apa yang terjadi dan selanjutnya memainkan peranannya sebagai suatu kuasa sipil untuk mengungkapkan hak-hak demokratis mereka tanpa hambatan, sebagaimana dibenarkan dalam pasal 2 (f): “Both parties will allow civil society to express without hindrance their democratic rights”. (Kedua belah pihal akan membenarkan masyarakat sipil mengungkapkan tanpa hambatan hak-hak demokrasi mereka). Bukan saja rakyat Acheh, tetapi Indonesia dan masyarakat internasional akan mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan pelanggaran, tanpai dikelabui oleh media yang dikontrol sepenuhnya oleh sebelah pihak.
Komunikasi dengan masyarakat umum harus diberi prioritas, terutama melalui media cetak dan elektronik. Program-program televisi dan radio barus dibuat untuk memungkinkan diperolehnya masukan-masukan dari masyarakat umum dengan syarat hal tersebut dilakukan secara adil dan seimbang. JSC tetap menjadi rujukan akhir mengenai masalah ini.
Media lain, seperti musyawarah masyarakat, seminar, selebaran-selebaran, stiker kenderaan, T-shirt, dan lain-lain dapat juga dipertimbangkan, jika memang dirasa perlu.
HDC diminta untuk mencari sumber-sumber yang dapat mendanai penerangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan komunikasi ini.
ANALISA: Point-point (b) (c) dan (d) ini dimaksudkan untuk membetulkan ketidakseimbangan propaganda antara GAM dan RI, di mana pihak RI menguasi seluruh media informasi tertulis dan elektronik (radio-tv). Sekarang saja sudah terlihat bagaimana pihak RI menggunakan secara maksimal media tersebut untuk memutarbelit isi Perjanjian hingga membingungkan bukan saja masyarakat Acheh dan Indonesia tetapi masyarakat internasional. Keadaan demikian sangat berbahaya bagi kelanjutan proses perdamaian karena rakyat Acheh pasti akan menolak Perjanjian oleh karena salah faham akan isinya yang sebenarnya.
Ayat 8: Dewan Bersama (Joint Council)
Satu Dewan Bersama (Joint Council) akan dibentuk, yang terdiri dari wakil-wakil tertinggi PRI dan GAM, dan dari pihak ketiga (HDC). Fungsi Joint Council ini adalah untuk memecahkan segala persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi-Komisi dan Struktur-Struktur lainnya yang dibentuk di bawah Perjanjian ini. Joint Council boleh merobah pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pedanjian ini.
ANALISAJoint Council ini merupakan pemutus akhir segala perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh badan-badan lain di bawahnya, seperti JSC. Sekiranya Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan yang timbul maka berarti Perjanjian ini tidak dapat diteruskan dan terpaksa dibatalkan.
Pasal 9: Perubahan atau Pemansuhan Perjanjian
Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Joint Council. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, maka mereka diwajibkan untuk membawa persoalan tersebut terlebih dahulu kepada Joint Council dan ikut serta dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Joint Council untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu yang cukup (tidak kurang dari 30 hari). Jika Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini.
ANALISA :Pasal terakhir ini merupakan prosedur pembatalan Perjanjian sekiranya perbedaan pendapat dalam penafsiran ataupun pelanggaran-pelanggaran serius di lapangan tidak dapat diatasi. Dalam hal ini, rakyat Acheh, Indonesia dan antarabangsa akan dapat menentukan dengan jelas siapa yang bersalah bagi kegagalan proses perdamaian itu. Tentunya akan ada akibat terhadap pihak yang bertanggungjawab karena kali ini mata dunia memang sedang difokus ke Acheh.
E. KESIMPULAN
Tsunami tahun 2004 terjadi dalam konteks ini. Bencana ini mengakibatkan lebih dari setengah juta orang di Aceh tidak hanya kehilangan sumber pendapatan mereka namun juga rumah dan aset-aset produktif. Mereka tercerai-berai dan terpaksa tinggal di tenda-tenda, barak sementara atau dengan keluarga mereka selama lebih dari sebelas bulan. Tujuh belas dari 21 kabupaten di Aceh terkena dampak dan kerugian total aset mencapai US$4,4 milyar setara dengan 97 persen Produk Domestik Regional Aceh. Lebih dari tiga perempat dari kerugian terjadi di sektor masyarakat.
Untuk dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kemakmuran masyarakat Aceh, dan untuk mencegah konflik di masa depan terulang kembali, dibutuhkan investasi sekala besar. Ekonomi masa depan yang kompetitif akan tergantung pada apakah barang dan jasa yang disediakan oleh sektor swasta dapat bersaing di pasar global. Investasi swasta kemudian akan memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memiliki efek pancingan pada usaha lokal. Kewirausahaan lokal akan tumbuh dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di Aceh.
Perdamaian yang berkelanjutan bukanlah ide yang utopis. Saat ini tentunya masih ada kerikil dalam sepatu. Konflik telah menghancurkan ‘sendi-sendi’ perekonomian Aceh, namun hal-hal mendasar yang sedang dibangun memberikan harapan bagi masa depan yang aman dan sejahtera. Perdamaian yang sebenar-benarnya itu yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat bukan rakyat Aceh saja. Dan perdamaian bukan untuk dipolitisir oleh oknum-oknum yang berkepentingan politik di dalamnya. Semua ini untuk kepentingan semua umat.

DAFTAR PUSTAKA
– Basri, Seta. Konflik-konflik Vertikal di Indonesia, konflik-konflik-vertikal-di-indonesia.html.(diambil pada 2007, 12/10)
– Esther Heidbuchel, The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches, (Johannes Herrmann Verlag, 2007) p. 54-5.
– Geertz Clifford. “The Integrative Revolution: Primordial Sentimentsand Civil Politics in The New Stales”. 1963.
– Ikrar Nusa Bhakti, et.al, Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, (Crise Working Paper No.62, January 2009).
– Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2004) h.151.
– Mochamad Nurhasim, Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, 2008, hlm. 100.
– Putra, Samudra, Perjanjian Penghentian Permusuhan GAM-RI 9/12/02 (2007, 12/10)
– Ryandi, Farah. Konflik Aceh. Blog konflik-aceh.html. (2007, 12/10)
– Said, Nazamuddin Basyah, Ketidakadilan ekonomi sebab dan akibat konflik Aceh.:// economic-injustice.php.htm (2007, 12/10)
– Syamsul Hadi, et.al, Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
– Tjhin, S Christine. Post Tsunami Reconstruction and Peace Building in Aceh : Political Impacts and Potential Risks. Friedrich Ebert Stifting. Jakarta. 2005 : hal 12
– Z. Afif: Konflik Indonesia Aceh Penyelesaiannya. Stockholm, 2004
http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/profiles.php

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s