PILKADA GUBERNUR ACEH TAHUN 2012

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari pesta demokrasi rakyat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan hak dalam bidang politik (political rights) baik dipilih maupun memilih. Pemilu adalah suatu ajang perebutan kekuasaan yang diakui dalam masyarakat yang menggunakan sistem demokrasi (M. Jafar 2009, hlm 15). Selain Pemilu kita juga sering mendengar istilah Pemilukada yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemilu. Pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada adalah bagian dari pemilu yang khusus dilaksanakan di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota secara langsung untuk memilih kepala daerah. Dalam proses Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur maupun Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Wali Kota secara langsung dipilih oleh rakyat. Disamping Pemilukada ada juga istilah pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan Legeslatif (Pileg) dan keseluruhan dari konsep tersebut adalah bagian dari Pemilu. Mekanisme Pilpres, Pemilukada, maupun Pileg, tata cara pemilihan sekarang yaitu dengan cara Pilsung atau pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak beruglirnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi maka lahirlah wacana otonomi daerah yang diperkuat dengan disahkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rakyak diberi keleluasaan dalam memilih kepala daerah atau siapa saja yang ingin mencalonkan diri secara lansung menjadi kepala daerah. Pada era orde baru kepemimpinan kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat baik yang duduk di DPR/ RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota, sementara yang sering kita pilih ketika Pemilu berlangsung adalah para calon Legeslatif saja. Hal ini merupakan salah satu perkembangan politik sebagai perwujudan dari demokrasi secara penuh ditangan rakyak, karena tidak lagi didelegasikan kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga legeslatif/ DPR/ DPRD (house of representatif).
Pemilukada merupakan rangkaian panjang dari proses penentuan kepada daerah yang bakal menjadi pemimpin suatu daerah untuk lima tahun selama satu periode. Ada mekanisme tertentu yang diatur guna mensukseskan pemilukada. Adapun Undan-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu rujukan yang dapat dijadikan aturan dalam proses Pemilukada. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 poin ke 6 yang berbunyi,
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
Pada tataran pusat penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang disebut KPU, sementara di tingkat Provinsi KPU Provinsi dan di tingkat Kabupaten/ Kota disebut KPU Kabupaten/ Kota. Dari seluruh provinsi dan kabupaten/ Kota, penyelenggaraan Pemilu maupun pemilukada dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Kecuali itu di Provinsi Aceh memiliki keistimewaan tersendiri tentang penyelenggara Pemilu. Pasca perdamaian RI- GAM pada tahun 2005 dengan ditanda tangani MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki, Aceh memiliki keleluasaan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian diperkuat dengan keuarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 56 ayat 1 berbunyi, KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur.
Demikian halnya pada pasal 56 ayat yang lain disebutkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu adalah KIP Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini yang menggantikan kedudukan KPU di Aceh adalah lembaga Independen yang disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
Dalam UUPA banyak perubahan- perubahan dalam bidang politik dimana salah satu adalah lahirnya Partai Politik Lokal (Local Polotical Party) yang disingkat dengan Parlok. Parlok adalah sarana partisipasi politik (political partisipation) masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih luas. Partai Politik Lokal adalah adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di suatu daerah secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui DPRA, DPRK, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (M. Jafar 2009, hlm 21). Dasar hukum dari Parlok adalah seperti disebut dalam UUPA Pasal 75 dan diperjelas kembali dengan keluarnya Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 20 Tahun 2007. Hingga kini sedikitnya ada enam Parlok yang telah eksis di Aceh dan saling bertarung pada Pileg pada tahun 2009 yang lalu. Diantara parlok tersebut yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KIP sedikitnya ada enam antara lain, Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) Partai Bersatu Atjeh (PBA) dan Partai Daulat Aceh (PDA). Tidak dapat dipungkiri eksistensi Parlok tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pertarungan ditingkat sesama Parlok. Sebagai catatan pada Pileg 200 Jika di tingkat pemilu nasional Partai Demokrat berjaya menguasai Aceh, di tingkat lokal Partai Aceh menguasai 46,9 persen suara dan mendominasi perolehan kursi, baik di DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota di Aceh, khususnya di wilayah Pidie, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen, yang sebelumnya dikenal sebagai basis GAM (Fakhrurrazi amir 26/10/2011). Bahkan untuk Pemilukada 2012 yang akan salah Muzakir Manaf satu calon kepala daerah dari Partai Aceh (PA) mengklaim PA akan memenangkan Pemilukada 2012 dengan sebesar 60% suara (Modus Aceh Edisi 6-12 Februari 2012 hlm 6). Namun demikian bukan berarti Partai Politik Nasional (Parnas) juga tidak tinggal diam. Pada Pemilukada tahun 2006 maupun Pilpres dan Pileg tahun 2009, sebanyak 38 Parnas bersaing secara sengit untuk memperebutkan kursi No 1 Indonesia, No. 1 Aceh dan kurdi DPR, DPRA dan DPRK. Pada saat itu ada 38 ditambah 6 Parlok dengan total 44 Parpol. Diantara Parnas yang berhasil merubut hati rakyat adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Partisipasi Masyarakat
Pasca tsunamy tahun 2004 silam, seperti yang telah penulis singgung di atas yaitu berlansungnya pardamaian RI- GAM, dimana masyarakat Aceh mulai menata kehidupan baru. Aktivitas masyarakat baik disektor ekonomi, pendidikan bahkan politik telah menunjukkan atmosfer yang cukup baik. Akses arus trasnsaksi, transportasi dan informasi tumbuh pesat di Aceh sehingga membuka wawasan bagi masyarakat. Pemilukada sudah diambang pintu dan masyarakat di arahkan untuk dapat memilih pimpinan Kepala Daerah yang mampu membawa Aceh kepada pembangunan yang lebih baik. Tanggal 09 April 2012 puncak penentuan masa depan Aceh untuk 5 tahun yang akan datang, mampukan rakyak memilih pemimpin yang revolusioner, adil dan amanah. Untuk memilih sepasang Kepala Daerah yang amanah memang tidak mudah, masyarakat harus banyak mempelajari tentang profil, karakter, pengaruh seorang tokoh calon Kepala Daerah yang mereka teladani. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dikenal dalam sistem politik yaitu kepemimpinan yang Tipe otokratik/ egois, Paternalistik/ tradisional, Kharismatik/ khas, Laizie faire/ mapan, Demokratif/ partisipasi (Teori Kepemimpian ,Herman ALT hlm 30). Idealnya masyarakat Aceh dengan karekteristik Keislaman yang kental sewajarnya kita memilih pemimpin yang memahami nilai- nilai religus. ”Adat bak po teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, (Adat teletak ditangan Raja, Hukum di tangan Ulama, Qanun pada permaisuru Raja dan Resam terletak pada Laksamana/ Panglima laut. Mungkin kata- kata bijak tersebut di era globalisasi dan demokrasi sekarang sulit untuk diimplementasi. Namun paling tidak sedikit mencoba membangkitkan nilai- nilai luhur tersebut kita pikir masih ada celah yaitu dengan cara pembagian kekuasaan dari para Pemimpin baik Eksekutif, Legeslatig maupun Yudikatif.
Partisipasi politik di Aceh menjadi cerminan demokrasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu. Bagaimana tidak dari 33 Provinsi di Indonesia hanya Provinsi Aceh saja yang memiliki Parlok dan calon Keapala Daerah dari jalur perseorangan (Independen).
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah bentuk sistem politik yang ideal di berbagai negara pada milenium ini. Sejak demokrasi menjadi atribut utama bagi negara- negara modern, maka perwakilan (representation) merupakan mekanisme untuk merealisasikan, mengejawantahkan gagasan demokrasi yang normatif, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengankehendak rakyat (will of the people). Otoritas suatu pemerintah akan bergantung kepada kempuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat ini sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara will of the state (Antonius Sitepu 2006, hlm 10).
Dengan berjalannyan demokrasi secara efektif, maka kedaulatan sepenuhnya terletak ditangan rakyat. Karena demokrasi dibuka seluas- luasnya, maka secara negatif dikhawatirkan berakibat pada peran serta masyarakat semakin luas. Semua orang atau organisasi dapat mengeluarkan pendapat secara leluasa dan terkadang konsensus sulit dijalankan.

Konflik Regulasi
Hampir satu tahun sejak berkembangnya isu Pemilukada Aceh banyak pihak berpolemik dengan padangan yang berbeda satu samalain tentang pemilukada, baik formal atau nonformall baik ditinggkat “Keudee kupi” (warung kopi) hingga di hotel-hotel berbintang. Memiliki pandangan yang berbeda wajar- wajar saja asal tidak berlebihan. Namun jika masalahnya kian larut, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan bahkan kerusuhan masa terkait Pemilukada. Salah satu perbedaan pandangan yang sangat krusial pada Pemilukada di Aceh khususnya ditingkat formal yaitu calon perseorangan sampai berlarut- larut. Disatu sisi para anggota DPRA mengiginkan calon perseorangan tidak berlaku pada Pemilukada tahun 2012 seabagaimana yang berlaku pada Pemilukada 2004 silam. Sedikitnya ada 4 persoalan hingga pelaksanaan Pemilukada 2011 berlarut-larut:
Pertama, Qanun Pemilukada yang menjadi acuan hukum Pemilukada tahun 2012 belum terbentuk. Lantas KIP bertindak mengambil kebijakan agar menggunakan acuan hukum yang lama. Konkrit permasalahan adalah KIP didukung oleh Gubernur yang sedang menjabat saat itu memperbolehkan adanya calon Kepala Daerah berasal dari peseorangan (Independen) sebagaimana pemilu tahun 2006, 2009 sebagaimana tertuang dalam UUPA. Sementara DPRA di dukung oleh Partai Aceh menolak karena aturan tersebut hanya berlaku satu kali Pemilu sejak ditetapkan UUPA hingga Qanun Pemilukada siap digodok oleh DPRA. Karena persoalan tersebut terus berlarut dan KIP dengan sepihak memutuskan jadwal yang ditentukan oleh KIP adalah tanggal 14 November 2011 ditetapkan sebagai hari pemugutan suara.
Kedua, persoalan konflik regulasi serupa terus berlanjut antara KIP dan DPRA dimana anggota DPRA sangat tidak setuju dengan putusan KIP, sehingga menimbulkan kepanikan masa. Agar situasi tidak semakin memanas KIP mengambil tindakan untuk menggeser jadwal pemungutan suara tanggl 26 Desember 2011 sebagai hari pencoblosan, dan jika pemungutan suara dapat berjalan tepat pada tanggal tersebut, maka batas akhir masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur yang sedang menjabat tepat dan disini tidak dibutuhkan PJ atau Pejabat Gubernur demikian juga sebagian besar Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.
Ketiga. KIP dan DPRA melimpahkan persoalan tersebut ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UUPA tentang calon persorangan hingga MK calon independen tetap masih berlaku pada Pemilukada tahun 2011. Partai Aceh sebagai partai pemegang otoritas di Aceh menarik diri untuk tidak ikut serta mencalonkan kader partainya dari berbagai daerah di Aceh. Namun demikian KIP Aceh tetap pada pendiriannya kembali mengambil keputusan jadwal pemungutan suara yang ke dua kali menjadi tanggal 14 Februari 2012.
Keempat, karena Partai Aceh menarik diri berdampak kepada berkurangnya proses demokrasi di Aceh. Sebagian masyarakat juga khawatir jika PA tidak maju dalam Pemilukada 2011/2012 kedepan masa depan Aceh sulit diprediksi. Pengalaman menunjukkan pada Pileg yang lalu PA unggul mutlak di berbagai daerah di Aceh. Apa jadinya jika PA dan pendukungnya yang dominan tidak ikut serta pada Pemilukada yang di ambang pintu. Berkat bujukan dari pihak Pemerintah maupun tokoh masyarakat baik lokal maupun nasional sehingga PA luluh dan bersedia ikut serta pada Pemilukada. Namun kesempatan PA maju dalam kancah Pemilukada semakin sempit, pasalnya jadwal pendaftaran calon kepala daerah telah berakhir. Karena waktu terus mendesak PA langsung mengajukan gugatan kepada MK agar KIP/KPU kembali memperpanjang/ menggeser jadwal Pemilukada samapai pada seluruh kader PA yang ingin mencalonkan diri tercover untuk bergabung. Hingga akhirnya MK mengabulkan gugatan PA terhadap KIP untuk segera memperpanjang jadwal pemungutan suara. Hingga akhirnya KIP kembali menetapkan keputusan KIP yang kesekian kalinya dengan perubahan ke lima yaitu jadwal pemungutan suara jatuh pada tanggal 9 april 2012.
Kali pertama pembahasan persoalan calon perseorangan yang dimenangkan oleh KIP bahwasanya calon perseorang tetap diperbolehkan seperti Pemilukada tahun 2006. Kemudian eksekusi kedua mahkamah konstiusi adalah mengenai masalah pergeseran jadwal Pemilukada hingga yang ke empat kali. Sebelum putusan MK yang terakhir Partai Aceh mengajukan gugatan agar jadwal Pemilukada deperpanjang kembali. Otoritas KIP sampai empat kali merevisi jadwal pelaksanaan Pemilukada mulai dari November, Desember 2011, Februari hingga final pada tanggal 9 april 2012. Pergeseran tersebut juga berakibat pada perubahan nomenclature yang pada awalnya Pemilukada 2011 menjadi Pemilukada 2011/ 2012 . Namun demikian perlu kita garis bawahi bahwasanya konflik regulasi yang terjadi di tingkat elit antara KIP dan DPRA secara positif adalah karena masyarakat dewasa ini sudah semakin cerdas. Masyarakat sudah semakin sadar pentingnya demokrasi, karena semua itu guna pembangunan Aceh kedepan tidak hanya di bidang politik tapi juga dari berbagai sektor.
Hingga penetapan terakhir tentang pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur oleh Komisioner KIP aceh pada 07 Maret 2012 sedikitnya 5 pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur yang akan bertarung dalam Pemilukada 2011/ 2012. Sementara ratusan calon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota yang akan merebut tampuk kepemimpinan di 33 Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh.
Masyarakat Aceh lelah menghadapi konflik yang teleh berlangsung puluhan tahun di bumi Serambi Mekah. Jika kita bertanya pada masyarakat terutama di tataran akar rumput (grass root) apakah kriteria pemimpin yang mampu memimpin Aceh kedepan, sebagian pasti menjawab siapa saja silakan jadi pemimpin asalkan Aceh terus hidup dalam kedamaian tanpa kekerasan. Masyarakat diharapkan agar mampu bijak dan cakap untuk memilih Pemimpin yang dapat membawa masa depan Aceh yang lebih baik. “jak beutroh kalon beudeuh, bek sampo rugo oh uroe dudo” pergilah sampai ke tujuan dan lihatlah yang jelas jangan sampai rugi dikemudian hari. Ungkapan yang berkembang dalam masyarakat Aceh tersebut perlu kita jadikan acuan dalam memilih pemimpin. Jagan hanya kepentingan sesaat kita memilih sesuatu yang belum kita yakini. Lihatlah dampak yang bakal timbul dikemudian hari. Jangka waktu kepemimpinan satu pasang Kepala Daerah bukanlah untuk sesaat namun untuk lima tahun kedepan.

Iklan

PRIMADONA PNS

Di awal awal bulan September tahun 2013 para pencari kerja telah disibukkan untuk mempersiapkan segala berkas/ dokumen sebagai prasyarat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Sebanyak 329 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat. Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013, “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1777-329-instansi-pemerintah-gelar-seleksi-cpns).

Setelah lebih dari 2 tahun pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) melaksanakan Moratorium PNS, sehingga perekrutan CPNS untuk formasi umum terhenti untuk 2 tahun dari tahun 2012 s/d 2013. Untuk mendapatkan keberuntungan ini dapat dipastikan dalam jangka waktu 2 tahun yang tertunda, jumlah pelamar semakin menbludak.

Khusus Pemerintahan Daerah jauh-jauh hari telah mengusulkan formasi yang dibutuhkan masing-masing daerah atau instansi. Pemerintah Provinsi Aceh paling tidak 9 Kabupaten/ Kota melaksankan hal yang sama diantaranya Kabupaten Pide Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh , Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh jaya ditambah Pemerintah Provinsi juga melakukan hal yang.
Antusias masyarakat
Ibarat mendapatkan oasis di tengah gurun pasir yang tandus, antusias mayarakat sangat tinggi untuk menjadi abdi Negara. Bayangkan saja di Kabupaten Gayo Lues dapat kita lihat akhir-akhir ini dilapangan ataupun berita di media salah daerah yang merekrut CPNS di tahun ini. Sedikit pemandangan unik kita jumpai di Kabupaten yang baru dimekarkan dari Aceh tengah tersebut. Jumlah pelamar telah mencapai anggka 10.950 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Galus yang telah terdaftar di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan bersaing memperebutkan 270 formasi (Harian Serambi Indonesia edisi, Selasa 01 Oktober 2013 ). Dari formasi yang diterima dapat diprediksi 80% para pelamar merupakan sarjana baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Panitia melalui BKKP setempat, sempat kewalahan dalam melayani pelamar yang membludak. Pemda setempat juga telah berancang-ancang untuk mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi meluapnya pelamar yang akan mengikuti ujian tulis pada 3 November (TKD) dan 27 November 2013 (TKB) mendatang Hal ini dikarenakan sebagian besar pelamar berasal dari wilayah lain yang jau dari lokasi seleksi sehingga harus menginap. Lain halnya di Kabupaten Aceh Jaya, dimana salah satu Kabupaten yang memiliki persyaratan khusus berupa pelamar wajib berasal dari wilayah setempat (putra/putri daerah). Karena kebijakan yang tidak menguntungkan tersebut sebagian pelamar dari wilayah luar Aceh Jaya melakukan aksi protes pada Pemerintah Daerah setempat. Jelas ini menunjukkan profesi PNS masih menjadi primadona masyarakat kita dan dengan antusiasisme yang cukup tinggi.
Buruknya Citra PNS

Dari masa-kemasa animo masyarakat untuk menjadi Abdi Negara sangat tinggi, karena di Indonesia PNS “satu-satunya” lapangan kerja/profesi yang menjanjikan kepastian hidup. Lihat saja tanggal satu pada setiap bulannya sejumlah uang telah masuk kerekening atau melalui bendahara masing-masing instansi uang dicairkan. Secara eksplisit Gaji PNS tidak mengenal prestasi rajin atau malas, produktif atau tidak yang jelas cair. Selain gaji Pokok masih banyak tunjangan lainya yang diperoleh oleh seorang PNS seperti tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan istri dan anak, tunjangan khusus tunjangan jabatan khusus bagi pejabat/eselon dan honor kegitan lainnya yang sering disebut dengan uang masuk. Pendapatan gaji dapat dikatakan diterima seumur hidup, walaupun telah selesai masa kerja masih berlaku gaji pansiun. Jadi jelas bahwa PNS merupakan primadona yang menjadi harapan agung (great ekspectasion) bagi sebagian besar masyarakat kita baik kota maupun pedesaan.

Namun sungguh disayangkan para aparatur Negera yang telah menghabiskan anggaran Negara yang cukup besar, tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Dengan banyaknya anggaran yang diplotkan untuk PNS, namun sebagian diantaranya masih ada saja yang merasa kurang cukup. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk terus menerus menghisap anggaran Negara. Bagi sebagian oknum pejabat negeri di daerah yang memiliki sedikit wewenang, sering memanfaatkan kesempatan penyelewengan anggaran seperti kegiatan Mark-up, biaya perjalanan dinas fiktif dan lain sebagainya. Lain pula tabi’at oknum pegawai rendahan yang menggunakan jam kerja untuk menambah penghasilan.

Seharusnya pemerintah jangan hanya terus- menerus merekrut orang seperti itu menjadi CPNS di Negara ini, tetapi juga harus meningkatkan pembinaan personil secara disiplin, tegas dan pengawasan yang maksimal. Sangat disayangkan ketika lautan manusia berduyun-duyun mengikuti seleksi, ketika lulus justru bukanlah orang –orang terbaik.
Menurut hasil penilaian yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 lalu, kinerja akuntabilitas Pemerintah Aceh hanya memperoleh nilai 50,19 atau berada pada predikat rating ‘CC’. “Nilai itu (50,19) menggambarkan bahwa kinerja di setiap SKPA belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bisa jadi dianggap belum transparan dan akuntabel. Nilai itu cukup memadai, tetapi perlu perbaikan,” kata Gubernur pada acara Penandatangan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Selasa (8/10), di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah (Setda) Aceh. (Edisi serambi Indonesia edisi kamis 10 Oktober 2013)

. Tidak hanya sampai disitu, bahkan pada masa Pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur sempat kewalahan menghadapi para oknum abdi negara tersebut. Saban hari di Ibu Kota Pronvinsi Aceh kerap dijumpai oknum PNS yang membolos dengan menggunakan pakaian dinas dan nongkrong diwarung kopi. Dengan menjamurnya warung kopi yang tumbuh dan berkembang di Banda Aceh dewasa ini juga diikut menjamurnya peminat kopi Aceh yang tidak jarang menjadi langganan para oknum PNS.

Perlu Reformasi Birokrasi
Ada kesan lulus dalam seleksi menjadi PNS sangat sulit untuk ditempuh demikian halnya juga pemberhentian dari PNS juga lebih sulit. Memang realitasnya demikian, dalam PP No.53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil yang kesannya bertele diatur bahwa, seorang PNS yang indisiplin paling tidak menghabiskan waktu hingga 2 bulan untuk diproses. Biasanya seorang pimpinan atau pejabat yang berwenang cenderung malas menindak bawahan yang demikian, karena tidak memberikan keuntungan secara financial dan tidak mempengaruhi jabatannya. Dari pada mengurusi hal demikian, mereka mending mengerjakan tugas-tugas lain yang mampu mendatangkan income. Di lapangan dapat kita lihat bahwa tindakan terhadap oknum PNS yang tidak disiplin Hanya berlaku kepada yang terjerat kasus hukum berat seperti narkoba atau korupsi. Dalam kultur birokrasi kepegawaian khususnya pada perintahan Daerah , seorang pimpinan sangat enggan untuk memecat stafnya yang bermasalah. Anehnya lagi Kendati sesorang staf tidak disukai oleh atasannya, namun atasan tidak serta merta menindak apalagi memecat, justru yang sering dilakukan oleh atasannya hanya pembiaran. Dengan tidak ada terguran dari atasan oknum tersebut tidak tidak akan mengundurkan diri dan tidak akan diundurkan oleh tidaknya adanya produktifitas sehingga pendapatan/gajipun terus berjalan tanpa menghiraukan kwajiban yang semestinya dilakukan. Bayangkan jika rata-rata PNS di daerah deperlakkan atau bermental demikian betapa ruginya Negara dalam membiayai yang demikian.
Selain mendapatkan tugas rutin administrasi, seorang PNS juga mendapatkan pekerjaan tembahan. Pekerjaan tambahan yang dimaksud biasa disusun berupa tim kerja ataupun kelompok kerja. Pekerjaan demikian biasanya mendapat hak berupa honor tambahan diluar gaji pokok bulanan maupun tunjangan lainnya. Kelompok kerja tersebut bersifat terbatas baik waktu maupun jumlah kelompok kerja, sehingga menjadi incaran oleh semua staf untuk mendapatkan uang masuk tersebut. Mirisnya lagi, pekerjaan tambahan kerap kali deselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Tidak semua pimpinan mampu berlaku adil dalam instansi kerja masing-masing. Hubungan atau tingkat loyalitas terhadap atasan lebih penting disbanding kualitas ataupun kapasitas seorang pekerja. Seorang pimpinan dalam suatu lembaga atau kantor cenderung memanfaat tim yang mereka sukai secara berulang-ulang tanpa mempertimbangkan pegawai lainnya. Perselingkuhan antara pimpinan sebagai kuasa pengguna anggaran dan bendahara senantiasa menghasilkan penyelewengan anggaran. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan tindakan diluar aturan PNS hanya untuk memperkaya diri. Sehingga tidak dinafikan anggaran Negara habis disedot oleh oknum-oknum demikian.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini menjadi Managing Director di Bank Dunia mengatakan, desain ekonomi Indonesia saat ini sulit dilakukan akibat anggaran gaji yang terlalu besar Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dianggap terlalu banyak. Anggaran di daerah akhirnya habis untuk bayar gaji pegawai. Lebih lanjut ia mengatakan Mendesain ekonomi Indonesia bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya itu penting. Dari sisi keuangan, dijamin dengan perundang-undangan seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan haknya. Banyak pemda makin hari makin banyak pegawai negeri daerahnya, kebanyakan ekonominya habis untuk menggaji pegawai-pegawainya bukan untuk mendesain ekonomi,”(Viva News edisi 19/8/2013).
Pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berjalan dan berlarut-larut. Kini Kemenpan-RB tengah mengkaji efisiensi serta optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Anggaran hasil efisiensi itu nantinya akan dialokasikan sebagai tunjangan kinerja PNS.

“Yang paling penting, efisiensi itu diambil dari tunjangan dinas, honorarium yang diterima, dan lainnya,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, di Jakarta. Upaya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dia melanjutkan, juga seiring dengan revisi peraturan pemerintah tentang gaji dan pensiun. Per 1 Januari 2014, akan ada penilaian kinerja berbasis prestasi bagi pegawai. “Pada saat yang sama, kami sedang mengelola efisiensi kementerian dan atau lembaga, sehingga biaya efisiensi bis digunakan untuk tunjangan berbasis kinerja,”(Viva news Selasa, 17 September 2013, 06:52)
Bagi sebagian oknum pejabat daerah kebijakan demikian sangat merugikan kelompok tersebut. Bagaiamana tidak dengan peraturan honorarium kegiatan yang selama berlaku dengan wewenang dapat mengalokasi anggaran sesuai dengan kehendaknya. Sementara bagi pegawai lain yang merasa kurang yang dekat dengannya akan dibaikan. Tetapi bila pemerintah pusat serius menjalankan rencana tersebut, ini merupakan angin segar bagi sebagian pegawai lain kurang memiliki kedekatan dengan atasan sementara secara kualitas mereka mampu bekerja, kecuali bagi PNS yang memang malas dan apatis saja yang mengalami nasib buruk.
Salah satu pilihan dan solusi cerdas yang semestinya ditempuh oleh Perintah dengan evaluasi berjangka. Ibarat Masiswa yang tidak lulus mata kuliah maka harus mengulang kembali semester sebelumnya demikian juga bagi yang tidak mencapai batas nilai minimal kemudian dikenakan sanksi DP (drop Out). Demikian halnya PNS tiap jangka waktu tertentu katakanlah per-2 atau 4 tahun senantiasa dievaluasi kinerjanya, jika tidak mendapat penilaian minimal maka kenaikan pangkat atau berkala diturunkan dan jika tidak mampu dalam bekerja sebaiknya diberhentikan dan diganti dengan calon lain yang telah mengantri.

PNS jagan lagi dijadikan tempat bersandar, tetapi jadikanlah tempat bekerja dan pengawasan ektra ketat terhadap efektifitas kepegawaian khususnya di daerah sangat dibutuhkan . Harus ada suatu lembaga nasional dan independen yang mampu mengontrol prilaku para PNS baik ditingkat pimpinan maupun staf. Selama ini pengendalian dan pengawasan pemerintahan daerah hanya dilakukan oleh Kantor Inspektorat yang rentan terhadap manipulasi kepentingan dinasti. Jaringan kerabat, kekeluargaan ditingkat daerah khususnya Kabupaten/ Kota sangat tinggi. Seorang pejaban eselon di daerah segan dalam menindak bawahannya yang kurang disiplin dan proses pembiaran tersebut terus terjadi berlarut-larut. Saya berkeyakinan Jika pengawasan tersebut dilakukan dari unsur oleh pihak luar yang tidak ada hubungan emosional dengan wilayah tertentu pengawasan tersebut akan berhasil.
Jika hal ini dilakukan maka dapat diprediksi kinerja aparatur Negara dimasa yang akan datang akan lebih baik dan pastinya dapat menhemat anggaran Negara untuk dipergunakan pada sector pembangunan lainnya.

MESIR KEMBALI MEMANAS

EMPAT menteri Mesir mengundurkan diri, Senin 1 Juli 2013,  sehari setelah aksi protes besar-besaran terhadap Presiden Mohammed Morsi. Keempat menteri tersebut antara lain, Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan, Menteri Komunikasi dan Menteri Hukum.

Keempat Menteri menyerahkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Hisham Qandil.

Menteri Pariwisata Hisham Zazou telah minta mundur bulan lalu, setelah Morsi mengangkat Adel al-Khalat, mantan anggota partai Islam yang terlibat dalam pembantaian turis di Luxor, sebagai gubernur kota kuil tersebut.

Presiden dari kelompok Ikhwanul Muslimin itu menunjuk Khayat pada 16 Juni, bersama 16 gubernur baru, tujuh diantaranya dari Ikhwanul.

Khayat adalah anggota lengan politik bekas kelompok militant Islam Gamma Islamiya, yang bertanggung jawab atas pembantaian 58 wisatawan di Luxor tahun 1997. Zazou kembali bekerja pekan lalu setelah Khayat mundur. 

MENEJEMEN KEPEMIMPINAN KPU ACEH SELATAN

EFEKTIFITAS MANAGEMEN DAN KEPEMIMPINAN PADA SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini publik banyak membicarakan masalah krisis manajemen dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi khususnya pada organisasi pemerintah. Banyak orang mengatakan bahwa pada saat ini sangat sulit mencari kader-kader pemimpin dan manajer pada berbagai tingkatan organisasi pemerintah. Banyak pegawai dan juga pimpinan pada sebuah organisasi pemerintah dewasa ini cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak atau kurang perduli pada kepentingan orang lain, dan kepentingan lingkungannya.
Krisis kepemimpinan ini disebabkan karena makin langkanya keperdulian pada kepentingan orang banyak dan kepentingan lingkungannya. Sekurang-kurangnya terlihat ada tiga masalah mendasar yang menandai kekurangan ini. Pertama adanya krisis komitmen. Kebanyakan orang tidak merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memikirkan dan mencari pemecahan masalah kemaslahatan bersama, masalah harmoni dalam kehidupan dan masalah kemajuan dalam kebersamaan Kedua, adanya krisis kredibilitas. Sangat sulit mencari pemimpin atau kader pemimpin yang mampu menegakkan kredibilitas tanggung jawab. Kredibilitas itu dapat diukur misalnya dengan kemampuan untuk menegakkan etika memikul amanah, setia pada kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya, kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Ketiga, masalah kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saat ini tantangannya semakin kompleks dan rumit.
Kepemimpinan dan manajerial sekarang tidak cukup lagi hanya mengandalkan pada bakat atau keturunan. Pemimpin zaman sekarang harus belajar, harus membaca, harus mempunyai pengetahuan mutakhir dan pemahamannya mengenai berbagai soal yang menyangkut kepentingan orang-orang yang dipimpin serta kepada public secara luas. Juga pemimpin itu harus memiliki kredibilitas dan integritas, dapat bertahan, serta melanjutkan misi kepemimpinannya. Kalau tidak, pemimpin itu hanya akan menjadi suatu karikatur yang akan menjadi cermin atau bahan tertawaan dalam kurun sejarah di kemudian hari.
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Selatan merupakan sebuah organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum tingkat nasional dan daerah. Selain itu, KPU Aceh Selatan juga menyelenggarakan proses administratif dan pendokumentasian penyelenggaraan pemilihan umum pada semua tingkatan. Kompleksnya ruang lingkup tugas Sekretariat KPU Aceh Selatan serta tingginya dinamika eksternal selama penyelenggaraan pemilihan umum mengharuskan adanya proses manajerial dan model kepemimpinan yang efektif untuk memastikan semua ruang lingkup tugas dimaksud dapat berjalan dengan lancar.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan proses manajerial dan model kepemimpinan yang diterapkan pada Sekretariat KIP Aceh Selatan dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul: Efektifitas Manajemen dan Kepemimpinan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah kajian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Apakah makna dari manajemen efektif?
2. Apakah makna dari gaya kepemimpinan yang efektif?
3. Bagaimanakah relevansi kepemimpinan yang efektif dengan manajemen yang efektif?
4. Bagaimana cara pengambilan keputusan oleh seorang manajer/pemimpin dalam organisasi?

C. Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan penulisan kajian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dari manajemen efektif.
2. Untuk mengetahui makna dari gaya kepemimpinan yang efektif.
3. Untuk mengetahui relevansi kepemimpinan yang efektif dengan manajemen yang efektif.
4. Untuk menggambarkan cara pengambilan keputusan oleh seorang manajer/pemimpin dalam organisasi.

D. Kerangka Teori
1. Defenisi dan makna Managemen
Menurut Sondang P. Siagian dalam buku “filsafat administrasi” management dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain (Siagian, 2004:15). Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa management merupakan inti dari pada administrasi karena memang management merupakan alat pelaksana utama daripada adminsitrasi.
Menurut Prof. Arifin Abdulrachman dalam buku “Kerangka Pokok- Pokok Management” dapat diartikan sebagai:

a. Kegiatan-kegiatan/aktivitas-aktivitas
b. Proses, yakni kegiatan dalam rentetan urutan- urutan
c. Insitut/ orang – orang yang melakukan kegiatan atau proses kegiatan
(Hasibuan, 2001:3).

Sedangkan menurut Ordway Tead manajemen adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 2004:15).

1.1. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli khususnya oleh George R. Terry, Luther M. Gullick, Henry Fayol dan Koontz & O Donnel (Ketaren, 2003:34) yang diurakan sebagai berikut:

a. Menurut George R. Terry fungsi-manajemen adalah Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating) dan Pengawasan (Controlling).

b. Menurut Luther M. Gulick fungsi-fungsi manajemen terdiri atas Perencanaan (Planning), mengorganisir (Organizing), melengkapkan tenaga kerja (Staffing), mengarahkan (Directing), menyelaras/ mengkoordinir (Coordinating), melaporkan (Reporting), dan menyusun anggaran (Budgeting).

c. Menurut Henry Fayol fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (Planning, mengorganisir (Organizing, memerintah (Commanding); mengkoordinir (Coordinating), mengawasi (Controlling).

d. Menurut Koontz dan O. Donnel fungsi-fungsi manajeman adalah perencanaan (Planning), mengorganisir (Organizing), melengkapkan tenaga kerja (Staffing), mengarahkan (Directing) dan mengawasi (Controlling).

1.2. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen sebagai suatu ilmu dan konsepsi kerja, pada dasarnya timbul dan lahir dari akal budi manusia sendiri. Sebelum manajemen lahir sebagai suatu ilmu yang sistematis, padahakikatnya prinsip-prinsipnya, metode-metodenya, unsur-unsurnya sudah terdapat dalam setiaptindakan dan perilaku manusia itu sendiri, hanya saja belum disusun dalam suatu kerangka ilmu yang sistematis.

Dalam membicarakan unsur-unsur manajemen berikut ini akan dijumpai peristilahan yangkhas manajemen, yang masih menggunakan bahasa asing, karena belum ada istilahnya yang bakudalam bahasa Indonesia sampai saat ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemakaiankarena sesuai dengan yang lazim digunakan oleh para sarjana manejamen. Umumnya di sadur dalam bahasa Indonesia sebagai manajemen itu dikenal melalui buku-buku yang bebahasa inggris.

1. Planning
Planning adalah perencanaan, yang merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secaramendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dadn ekonomis. Juga dapat dikatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu antisipasidari suatu yang akan terjadi, karena itu harus menggunakan proses yang sebaik-baiknya.Semua tindakan atau perbuatan seseorang muslim haruslah difikirkan terlebih dahulu,kemudian diiktiarkan agar dengan korban (kerugian) yang sekecil-kecilnya dan mendapat hasilyang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, tidak boleh semberono dan tidak boleh gegabah, agar tidak mengalami kerugian yang fatal.

2. Organizing
Organizing adalah suatu wadah, yang jelas memperlihatkan fungsi setiap orang sertamenerangkan hubungan kerja, baik secara vertical maupun secara horizontal.Adapun unsur-unsur organisasi yaitu:

1.Pengenalan dan pengelompokan kerja
2.Penentuan dan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang
3.Pengaturan hubungan kerja

3. Staffing
Staffing adalah suatu posisi atau unsur yang perlu di dalam suatu organisasi yangmemberikan nasihat atau jasa (service) kepada orang lain atau badan lain.

4. Coordinating
Coordinating adalah tindakan yang diambiil oleh manajer dalam kegiatan untuk mendapatkan kepastian dari perbedaan-perbedaan macam-macam pekerjaan orang yang bekerjaagar dapat menciptakan keadaan yang harmonis dan seimbang dalam usaha mencapai hasil yangdiharapkan.

5. Motivating
Motivating merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan ataumencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telahmempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

1.3. Manajemen Sumberdaya Manusia

Menurut Hasibuan (2001:10) manajemen sumberdaya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif, efesien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangkan menurut Simamora (2004:4) manajemen sumberdaya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan karyawan, juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik.
Dalam organisasi pemerintahan seperti Sekretariat KPU Aceh Selatan manajemen sumberdaya manusia ini selanjutnya dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan pegawai agar efektif, efesien, membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan public.

2. Defenisi dan Makna Kepemimpinan
2.1. Teori Kepemimpinan
Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga melibatkan pembagian kekuasaan (Power). Pemimpin mempunyai power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin.

a. Menurut Teori Sifat (Trait Theory)
Studi-studi mengenai sifat-sifat/ciri-ciri mula-mula mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik fisik, ciri kepribadian, dan kemampuan orang yang dipercaya sebagai pemimpin alami. Ratusan studi tentang sifat/ciri telah dilakukan, namun sifat-sifat/ciri-ciri tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat dan konsisten dengan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Penelitian mengenai sifat/ciri tidak memperhatikan pertanyaan tentang bagaimana sifat/ciri itu berinteraksi sebagai suatu integrator dari kepribadian dan perilaku atau bagaimana situasi menentukan relevansi dari berbagai sifat/ciri dan kemampuan bagi keberhasilan seorang pemimpin.

b. Kepemimpinan Menurut Teori Perilaku (Behavioral Theory)
Selama tiga dekade, dimulai pada permulaan tahun 1950-an, penelitian mengenai perilaku pemimpin telah didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek dari perilaku. Kebanyakan studi mengenai perilaku kepemimpinan selama periode tersebut menggunakan kuesioner untuk mengukur perilaku yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada hubungan. Beberapa studi telah dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku tersebut dihubungkan dengan kriteria tentang efektivitas kepemimpinan seperti kepuasan dan kinerja bawahan. Peneliti-peneliti lainnya menggunakan eksperimen laboratorium atau lapangan untuk menyelidiki bagaimana perilaku pemimpin mempengaruhi kepuasan dan kinerja bawahan. Jika kita cermati, satu-satunya penemuan yang konsisten dan agak kuat dari teori perilaku ini adalah bahwa para pemimpin yang penuh perhatian mempunyai lebih banyak bawahan yang puas.
c. Teori Kontingensi (Contigensy Theory)
Teori-teori kontingensi berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin (atau ciri) dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan. Teori Path-Goal tentang kepemimpinan meneliti bagaimana empat aspek perilaku pemimpin mempengaruhi kepuasan serta motivasi pengikut. Pada umumnya pemimpin memotivasi para pengikut dengan mempengaruhi persepsi mereka tentang konsekuensi yang mungkin dari berbagai upaya. Bila para pengikut percaya bahwa hasil-hasil dapat diperoleh dengan usaha yang serius dan bahwa usaha yang demikian akan berhasil, maka kemungkinan akan melakukan usaha tersebut. Aspek-aspek situasi seperti sifat tugas, lingkungan kerja dan karakteristik pengikut menentukan tingkat keberhasilan dari jenis perilaku kepemimpinan untuk memperbaiki kepuasan dan usaha para pengikut.
Power tersebut datang dari beberapa sumber, diantaranya adalah: Reward power, Coercive power, Legitimate power, Referent power, dan Expert power. Manajer secara umum, mempunyai keahlian yang lebih tinggi, dibandingkan bawahannya, manajer dapat juga mempunyai kekuasaan referensi yang mendorong bawahan ingin meniru perilaku menejer, meskipun kekuasaan yang terakhir ini barangkali tidak sebesar kekuasaan sebelumnya.
Pemimpin tidak sama dengan manajer. Pemimpin biasanya dikaitkan dengan orang yang mempunyai semangat yang tinggi, kharisma yang tinggi, dan kemampuan memotifasi orang lain yang sangat tinggi. Sementara Manajer biasanya dikaitkan dengan orang yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengendalikan organisasi dengan baik, tetapi tidak mempunyai kemampuan memotifasi orang lain dengan baik. Presiden Soekarno barangkali contoh seorang pemimpin yang efektif, karena hanya dengan pidatonya, beliau mampu menggerakkan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sementara para manajer biasanya memotifasi karyawannya dengan intensif gaji.
Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan. Seorang pemimpin itu adalah berfungsi untuk memastikan seluruh tugas dan kewajiban dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Seseorang yang secara resmi diangkat menjadi kepala suatu group I kelompok bisa saja ia berfungsi atau mungkin tidak berfungsi sebagai pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang unik dan tidak di wariskan secara otomatis tetapi seorang pemimpin haruslah memiliki karekteristik tertentu yang timbul pada situasi -situasi yang berbeda
Menurut John. R. Schermer Horn: “Untuk menjadi seorang manajer tidaklah suatu yang mudah. Untuk menjadi manajer berarti berani untuk bertindak secara efektif dalam arti menyeluruh dalam perencanaan (planning), organisasi (organizing), memimpin dan mengendalikan. Kepemimpinan yang sukses adalah suatu kemauan tetapi bukan dalam kondisi sukses managerial. Seorang manajer yang baik, maka akan baik pula kepemimpinannya, tetapi seorang yang baik kepemimpinannya belum tentu baik dalam manajer yang baik manajer.
Kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ricky W. Griffin membagi pengrtian kepemimpinan menjadi dua konsep, yakni penerapannya sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan di fokuskan kepada apa yang di lakukan oleh para pemimpin, yaitu proses yang mengharuskan seseorang pemimpin di dalam menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, atau siapa saja yang dipimpinnya, kemudian memotivasi mereka agar dapat mencapai tujuan bersama dan membantu penciptaan budaya produktif di dalam organisasi.
Sebagai atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus di miliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai kemempuan untuk mempengaruhui orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang di pimpin itu menerima dirinya aebagai sosok yang layak memimpin.
Paradigma secera luas untuk membedakan leader (Pemimpin) dan manajer. : Manajer harus menggunakan fungsi-fungsi (proses) manajemen, sedangkan leader belum tentu menerapkan fungsi-fungsi tersebut..
Manajer dibatasi oleh aturan-aturan organisasi, sedangkan leader (dalam arti luas) belum tentu dibatasi. Dalam kajian lain yang di tulis oleh Eric Garner, antara leadership (leader) dan manajemen (Manajer) sebenarnya memiliki sisi-sisi perbedaan yang cukup tajam. Bisakah seorang leader me-manage? Bisakah seorang manajer memimpin? Setidaknya ada 7 cara untuk memahami wacana ini :

1. Arah dan Kemudi Kata leadership konon berasal dari bahasa inggris kuno ‘lad’ yang berarti ‘arah’. Sebuah kata ‘lad’ atau ‘lode’ dimaknai sebagai garis-garis retakan yang menuju pada bijih besi, sebuah batu lode (ledostone) adalah sebuah benda yang di percayai dapat memberikan bimbingan, lode-star adalah nama sebuah bintang yang di jadikan petunjuk arah oleh para pelaut. Sementara itu, kata manajement berasal dari bahasa latin ‘manus’ yang berarti ‘tangan’ yang biasa digunakan manusia untuk memperbaiki berbagai benda. Dengan demikian, leadership itu ibarat orang yang menunjukkan arah kapal, sedangkan manajemen itu mempertahnkan tangan untuk memutar roda kemudi kapal.

2. Berkembang dan Bertahan Organisasi apapun pasti butuh bertahan dan berkembang. Untuk bisa bertahan, di perlukan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup seperti makanan, minuman (air), dan sandang, bagi manusia. Bagi organisasi, adanya laba, pelanggan, dan program-program kerja adalah unsur-unsur yang menjadi pertahanan hidup. Sedangkan berkembang adalah usaha untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pemeliharaan dan upaya mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, menjaga stoc barang, dan mempertimbangkan kebijakan. Di lain sisi, untuk membawa organisasi dapat lebih maju berkembang, di butuhkanlah leadership yang bertugas untuk membawa pada arah perubahan dan pemberdayaan.

3. Potensi dan Sumber Daya Manajemen hanya mengukur apa yang bisa di hitung dan di liahat. Manajemen hanya berhubungan dengan sumber-sumber daya organisasi di masa lalu dan bagaimana orang-orang bisa bekerja untuk masa sekarang. Sementara itu, leadership memandang seseorang sebagai sesuatu yang tidak bisa di ukur, serta mengerjakan sesuatu yang di anggap kebanyakan orang sebagai tugas yang tidak mungkin dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan prospek masa depan dan bagaimana orang-orang sanggup menyelesaikan pekerjaan bilamana potensi mereka terealisasikan. Leadeship berfungi mencari potensi dan manajemen mengelola sumber-sumber daya yang sudah ada.

4. Otak Kanan dan Otak Kiri Bagian otak kanan manusia adalah letaj dari imajinasi, kreativitas, dan emosi berfikir. Sedangkan otak kiri adalah sistem yang bekerja untuk operasi logika dan berfikir rasional. Ketika dua sisi otak ini memiliki karakter yang berbeda, maka amat beruntung bilamana dapat di gunakan secara bersama-sama dan seimbang. Otak kiri yang lebih rasional adalah bagian dari kerja manajemen, karena berhubungan dengan apa-apa yang bisa di hitung, mendetail, kontrol, dominasi, aksi, analisa, pengukuran, dan tertib teratur. Sementara otak kanan adalah analogi untuk leadership, karena berdekatan dengan apa-apa yang tidak bisa di hitung, melihat sesuatu secara holistik menyeluruh, sintesa, kemungkinan-kemungkinan, kepercayaan, visi, artistik, instuisi, dan imajinasi.

5. Tujuh (7) SRichard Pascale mengatakan bahwa unsur-unsur yang menentukan jalannya kinerja dan performance (pelaksanaan) organisasi itu terletak pada tujuh hal :
1) Strategy ( strategi, akal)
2) Structure ( struktur, kerangka)
3) Systems (sistem)
4) Shared Values (Membagi penilaian)
5) Staff (dewan pegawai)
6) Skills (Kepandaian, ketrampilan)
7) Style (gaya bahasa)

6. Fungsi dan evektivitas dari strategy, structure, dan system hanya bisa berjalan di atas tangan seorang manajer karena berhubungan dengan benda-benda atau teknik teknologi, dan manajerlah orang yang tepat untuk mengatasi hal ini. Sedangkan fungsi dari shared values, staff, skills, dan style, hanya dapat berjalan di atas tangan seorang leader (pemimpin) karena berhubungan dengan orang-orang.

7. Seni dan Sains (Ilmu)
Johan Adair dalam buku Leadershipnya membandingkan manajemen dan kepemimpinan dengan dikatomi klasik antara seni dan sains. Manajer berasal dari kerja pikiran, akurasi, rutinitas, statistikal, dan metodikal. Dengan demikian, manajeman adalah sebuah sains. Sementara itu, seorang pemimpin tumbuh berkembang dari semainan jiwa dan semangat (Spirit), yang mencakup kepribadian dan visi. Jadi, leadership adalah sebuah seni. Keberadaannya para manajer itu penting, dan keberadaan leadaer itu esensial.

Jangka Panjang dan Jangka Pendek Tatkala sebuah organisasi berfikir tentang masa sekarang dan masa depan dalam jangka pendek, maka hal itu berfikir tentang diri sendiri sebagai unit produksi. Sepertihalnya melihat perumpamaan ‘masalah teknik yang membutuhkan jawaban teknik’. Namun bilaman organisasi berfikir tentang masa depan dalam jangka panjang, maka hal tersebut berfikir tentang membangun, mempelajari, dan berkembang. Tidak kalah pentingnya juga untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang-peluang. Organisasi yang memerlukan perbaikan secara cepat dalam jangka pendek itu tergantung pada figur manajer, sedangkan organisasi yang menginginkan perkembangan dalam jangka panjang di masa depan itu tergantung pada visi seorang leader.

Perbedaan antara manajemen dan leadeship itu ibarat perbedaan yang menarik di antara laki-laki dan perempuan, matahari dan bulan, siang dan malam, gemuk dan khurus, panas dan dingin, datang dan pergi, dan seterusnya. Kedua adalah dua sisi dari satu buah koin yang sama. Untuk menjadikanya sebagai satu kesatuan yang utuh, kita tidak bisa hanya melihat satu sisi saja, malainkan harus melihat sisi yang lainnya juga. Meskipun berbeda dan di bedakan, keduanya adalah bagian dari keseluruhan. Memang bertentangan secara esensial, tetapi justru di dalam dinamika pertentangan itulah, keduanya saling memperjelas keberadaan yang lain.

Dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan atau pemimpin adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok, biasanya dikaitkan dengan orang yang mempunyai semangat yang tinggi, kharisma yang tinggi, dan kemampuan memotifasi orang lain yang sangat tinggi, dan usaha mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan.

2.2. Model-Model Kepemimpinan
Banyak studi mengenai kecakapan kepemimpinan (leadership skills) yang dibahas dari berbagai perspektif yang telah dilakukan oleh para peneliti. Analisis awal tentang kepemimpinan, dari tahun 1900-an hingga tahun 1950-an, memfokuskan perhatian pada perbedaan karakteristik antara pemimpin (leaders) dan pengikut/karyawan (followers). Karena hasil penelitian pada saat periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun sifat atau watak (trait) atau kombinasi sifat atau watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tentang kemampuan para pemimpin, maka perhatian para peneliti bergeser pada masalah pengaruh situasi terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin.
Studi-studi kepemimpinan selanjutnya berfokus pada tingkah laku yang diperagakan oleh para pemimpin yang efektif. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkah laku para pemimpin yang efektif, para peneliti menggunakan model kontingensi (contingency model). Dengan model kontingensi tersebut para peneliti menguji keterkaitan antara watak pribadi, variabel-variabel situasi dan keefektifan pemimpin.
Studi-studi tentang kepemimpinan pada tahun 1970-an dan 1980-an, sekali lagi memfokuskan perhatiannya kepada karakteristik individual para pemimpin yang mempengaruhi keefektifan mereka dan keberhasilan organisasi yang mereka pimpin. Hasil-hasil penelitian pada periode tahun 1970-an dan 1980-an mengarah kepada kesimpulan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting untuk dipelajari (crucial), namun kedua hal tersebut disadari sebagai komponen organisasi yang sangat komplek.
Dalam perkembangannya, model yang relatif baru dalam studi kepemimpinan disebut sebagai model kepemimpinan transformasional. Model ini dianggap sebagai model yang terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya dan kontingensi.
Berikut ini akan dibahas tentang perkembangan pemikiran ahli-ahli manajemen mengenai model-model kepemimpinan yang ada dalam literatur.

(a) Model Watak Kepemimpinan (Traits Model of Leadership)
Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran,kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi mereka dan lain-lain (Bass 1960, Stogdill 1974).
Stogdill (1974) menyatakan bahwa terdapat enam kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut, yaitu kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status dan situasi. Namun demikian banyak studi yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membedakan antara pemimpin dan pengikut dalam satu studi tidak konsisten dan tidak didukung dengan hasil-hasil studi yang lain. Disamping itu, watak pribadi bukanlah faktor yang dominant dalam menentukan keberhasilan kinerja manajerial para pemimpin. Hingga tahun 1950-an, lebih dari 100 studi yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi watak atau sifat personal yang dibutuhkan oleh pemimpin yang baik, dan dari studi-studi tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara karakteristik watak dengan efektifitas kepemimpinan, walaupun positif, tetapi tingkat signifikasinya sangat rendah (Stogdill 1970).
Bukti-bukti yang ada menyarankan bahwa “leadership is a relation that exists between persons in a social situation, and that persons who are leaders in one situation may not necessarily be leaders in other situation” (Stogdill 1970). Apabila kepemimpinan didasarkan pada faktor situasi, maka pengaruh watak yang dimiliki oleh para pemimpin mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Kegagalan studi-studi tentang kepimpinan pada periode awal ini, yang tidak berhasil meyakinkan adanya hubungan yang jelas antara watak pribadi pemimpin dan kepemimpinan, membuat para peneliti untuk mencari faktor-faktor lain (selain faktor watak), seperti misalnya faktor situasi, yang diharapkan dapat secara jelas menerangkan perbedaan karakteristik antara pemimpin dan pengikut.

(b) Model Kepemimpinan Situasional (Model of Situasional Leadership)
Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Studi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga model ini membahas aspek kepemimpinan lebih berdasarkan fungsinya, bukan lagi hanya berdasarkan watak kepribadian pemimpin.
Hencley (1973) menyatakan bahwa faktor situasi lebih menentukan keberhasilan seorang pemimpin dibandingkan dengan watak pribadinya. Menurut pendekatan kepemimpinan situasional ini, seseorang bisa dianggap sebagai pemimpin atau pengikut tergantung pada situasi atau keadaan yang dihadapi. Banyak studi yang mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik situasi khusus yang bagaimana yang mempengaruhi kinerja para pemimpin. Hoy dan Miskel (1987), misalnya, menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sifat struktural organisasi (structural properties of the organisation), iklim atau lingkungan organisasi (organisational climate), karakteristik tugas atau peran (role characteristics) dan karakteristik bawahan (subordinate characteristics). Kajian model kepemimpinan situasional lebih menjelaskan fenomena kepemimpinan dibandingkan dengan model terdahulu. Namun demikian model ini masih dianggap belum memadai karena model ini tidak dapat memprediksikan kecakapan kepemimpinan (leadership skills) yang mana yang lebih efektif dalam situasi tertentu.

(c) Model Pemimpin yang Efektif (Model of Effective Leaders)
Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku (types of behaviours) para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan (initiating structure) dan konsiderasi (consideration). Dimensi struktur kelembagaan menggambarkan sampai sejauh mana para pemimpin mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sampai sejauh mana para pemimpin mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kelompok mereka. Dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin mencapai tujuan organisasi. Dimensi konsiderasi menggambarkan sampai sejauh mana tingkat hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya, dan sampai sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan sosial dan emosi bagi bawahan seperti misalnya kebutuhan akan pengakuan, kepuasan kerja dan penghargaan yang mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi. Dimensi konsiderasi ini juga dikaitkan dengan adanya pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi (human relations).
Halpin (1966), Blake and Mouton (1985) menyatakan bahwa tingkah laku pemimpin yang efektif cenderung menunjukkan kinerja yang tinggi terhadap dua aspek di atas. Mereka berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur, dan mempunyai hubungan yang persahabatan yang sangat baik, saling percaya, saling menghargai dan senantiasa hangat dengan bawahannya. Secara ringkas, model kepemimpinan efektif ini mendukung anggapan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat menangani kedua aspek organisasi dan manusia sekaligus dalam organisasinya.
(d) Model Kepemimpinan Kontingensi (Contingency Model)
Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).
Model kepemimpinan Fiedler (1967) disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan (leadership style) dan kesesuaian situasi (the favourableness of the situation) yang dihadapinya. Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi (position power).
Hubungan antara pemimpin dan bawahan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan, dan kemauan bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin. Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. Kekuatan posisi menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin (misalnya) menggunakan otoritasnya dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat (demotions).
Model kontingensi yang lain, Path-Goal Theory, berpendapat bahwa efektifitas pemimpin ditentukan oleh interaksi antara tingkah laku pemimpin dengan karakteristik situasi (House 1971). Menurut House, tingkah laku pemimpin dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok: supportive leadership (menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat), directive leadership (mengarahkan bawahan untuk bekerja sesuai dengan peraturan, prosedur dan petunjuk yang ada),participative leadership (konsultasi dengan bawahan dalam pengambilan keputusan) dan achievement-oriented leadership(menentukan tujuan organisasi yang menantang dan menekankan perlunya kinerja yang memuaskan).
Menurut Path-Goal Theory, dua variabel situasi yang sangat menentukan efektifitas pemimpin adalah karakteristik pribadi para bawahan/karyawan dan lingkungan internal organisasi seperti misalnya peraturan dan prosedur yang ada. Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan modelmodel sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, namun demikian model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin dan variabel situasional.

(e) Model Kepemimpinan Transformasional (Model of Transformational Leadership)
Model kepemimpinan transformasional merupakan model yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan. Burns (1978) merupakan salah satu penggagas yang secara eksplisit mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Menurutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang model kepemimpinan transformasional, model ini perlu dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi.
Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggungjawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya. Sebaliknya, Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya.
Hater dan Bass (1988) menyatakan bahwa “the dynamic of transformational leadership involve strong personal identification with the leader, joining in a shared vision of the future, or goingbeyond the self-interest exchange of rewards for compliance”. Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harusmempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan. Menurut Yammarino dan Bass (1990), pemimpin transformasional harus mampu membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar.
Yammarino dan Bass (1990) juga menyatakan bahwa pemimpin transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan menaruh parhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Tichy and Devanna (1990), keberadaan para pemimpin transformasional mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi maupun pada tingkat individu.
Dalam buku mereka yang berjudul “Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership”, Bass dan Avolio (1994) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai “the Four I’s”. Dimensi yang pertama disebutnya sebagai idealized influence (pengaruh ideal). Dimensi yang pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya. Dimensi yang kedua disebut sebagai inspirational motivation (motivasi inspirasi).
Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme. Dimensi yang ketiga disebut sebagai intellectual stimulation (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
Dimensi yang terakhir disebut sebagai individualized consideration (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan karir. Walaupun penelitian mengenai model transformasional ini termasuk relatif baru, beberapa hasil penelitian mendukung validitas keempat dimensi yang dipaparkan oleh Bass dan Avilio di atas. Banyak peneliti dan praktisi manajemen yang sepakat bahwa model kepemimpinan transformasional merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik pemimpin (Sarros dan Butchatsky 1996).
Konsep kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan watak (trait), gaya (style) dan kontingensi, dan juga konsep kepemimpinan transformasional menggabungkan dan menyempurnakan konsep-konsep terdahulu yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosiologi (seperti misalnya Weber 1947) dan ahli-ahli politik (seperti misalnya Burns 1978).
Beberapa ahli manajemen menjelaskan konsep-konsep kepimimpinan yang mirip dengan kepemimpinan transformasional sebagai kepemimpinan yang karismatik, inspirasional dan yang mempunyai visi (visionary). Meskipun terminologi yang digunakan berbeda, namun fenomenafenomana kepemimpinan yang digambarkan dalam konsep-konsep tersebut lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Bryman (1992) menyebut kepemimpinan transformasional sebagai kepemimpinan baru (the new leadership), sedangkan Sarros dan Butchatsky (1996) menyebutnya sebagai pemimpin penerobos (breakthrough leadership).
Disebut sebagai penerobos karena pemimpim semacam ini mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan-perubahan yang sangat besar terhadap individu-individu maupun organisasi dengan jalan: memperbaiki kembali (reinvent) karakter diri individu-individu dalam organisasi ataupun perbaikan organisasi, memulai proses penciptaan inovasi, meninjau kembali struktur, proses dan nilai-nilai organisasi agar lebih baik dan lebih relevan, dengan cara-cara yang menarik dan menantang bagi semua pihak yang terlibat, dan mencoba untuk merealisasikan tujuan-tujuan organisasi yang selama ini dianggap tidak mungkin dilaksanakan. Pemimpin penerobos memahami pentingnya perubahan-perubahan yang mendasar dan besar dalam kehidupan dan pekerjaan mereka dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkannya. Pemimpin penerobos mempunyai pemikiran yang metanoiac, dan dengan bekal pemikiran ini sang pemimpin mampu menciptakan pergesaran paradigma untuk mengembangkan Praktekorganisasi yang sekarang dengan yang lebih baru dan lebih relevan. Metanoia berasaldari kata Yunani meta yang berarti perubahan, dan nous/noos yang berarti pikiran.
Dengan perkembangan globalisasi ekonomi yang makin nyata, kondisi di berbagai pasar dunia makin ditandai dengan kompetisi yang sangat tinggi (hyper-competition). Tiap keunggulan daya saing perusahaan yang terlibat dalam permainan global (global game) menjadi bersifat sementara (transitory). Oleh karena itu, perusahaan sebagai pemain dalam permainan global harus terus menerus mentransformasi seluruh aspek manajemen internal perusahaan agar selalu relevan dengan kondisi persaingan baru.
Pemimpin transformasional dianggap sebagai model pemimpin yang tepat dan yang mampu untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan inovasi usaha guna meningkatkan daya saing dalam dunia yang lebih bersaing.

2.3. Kepemimpinan yang Efektif
Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan kinerja organisasi secara efesien, efektif dan memenuhi kaidah-kaidah legal. Dengan perkembangan globalisasi ekonomi yang makin nyata, kondisi di berbagai pasar dunia makin ditandai dengan kompetisi yang sangat tinggi (hyper-competition). Tiap keunggulan daya saing perusahaan yang terlibat dalam permainan global (global game) menjadi bersifat sementara (transitory). Oleh karena itu, perusahaan sebagai pemain dalam permainan global harus terus menerus mentransformasi seluruh aspek manajemen internal perusahaan agar selalu relevan dengan kondisi persaingan baru.

F. Deskripsi Sekretariat KIP/KPU Kabupaten Aceh Selatan
Sekretariat KIP/KPU Kabupaten Aceh Selatan merupakan suatu organisasi pemerintah pusat, yang saat ini, terdiri atas pegawai organic dan pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah.
Struktur organisasi sekretariat KPU/Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 1 orang sekretaris, 4 orang Kepala Sub Bagian dan 28 Staf.
Struktur dan Tufoksi masing-masing Sub Bagian pada KIP/KPU Aceh Selatan diuraikan sebagai berikut:
Sumber: Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas pokok staf pada masing-masing subbag diuraikan sebagai berikut:
Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c. Mengelola, menyusun data pemilih;
d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada SekretarisKPU Kabupaten/Kota;
m. Mlaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota
KPU;

p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;

b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hokum penyelenggara Pemilu;

c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dankonsultasi hukum penyelenggara hukum;

d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu

e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;

g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta Pemilu;

j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;

k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;

n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;

o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;

r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutansuara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu

d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan,perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan p ersyaratan;

g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu

h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;

j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

m. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;

q. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;

r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;

b. Memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);

e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;

g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;

h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;

l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;

m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

o. Penyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

a. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
b. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
c. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(5) Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;

b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;

d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;

e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

h. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPUKabupaten/Kota;

o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(6) Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas :

a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;

b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian
penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuatlaporannya;

c. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;

d. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
e. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;

g. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

h. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

i. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

G. Manajemen dan Kepemimpinan pada Sekretaris KIP Aceh Selatan
Manajemen dan kepemimpinan pada Sekretariat KIP Aceh Selatan termasuk kedalam model manajemen efektif dimana dalam organisasi tersebut terjalin kemitraan dengan Komisioner KIP Aceh Selatan, memiliki pegawai dengan latar belakang status kepegawaian yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda serta kemampuan dan kapasitas kerja yang berbeda pula. Dengan model kepemimpinan efektif ini, Sekretariat KIP Aceh Selatan mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan tuntas melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Perbedaan latar belakang pegawai sebagaimana dimaksud di atas justru menjadi kekuatan tersendiri dalam organisasi dan mampu melaksanakan tugas pokok dengan sempurna.

Daftar Pustaka
Hasibuan, Malayu (2001:37) “ Pengantar Ilmu Manajemen”, Bumi Aksara, Bandung
Ketaren, Nurlela (2001) “Asas-Asas Manajemen”, Fakultas ISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan
Siagian, Sondang P (2004) “Manajemen Sumber Daya Manusia” Pustaka Grafindo, Jakarta.
Peraturan Kpu No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Kpu No 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

EFEKTIFITAS MANAGEMEN DAN KEPEMIMPINAN PADA SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN ACEH SELATAN

BALA DUM TEUKA

BALA DUM TEUKA
Oleh: Hardiansyah

Assalamualaikum saleum lon tuan
Kepada taulan rakan seulingka
Treb ka meunafsu neuk saweu rakan
Watee nyoe rakan baroe trok pinta

Nibak kali nyoe lon puphon nazam
Keu bala Tuhan jinoe ta reka
Rap tiep-tiep wate sabe tiep-tiep jan
Tarasa sabee teguran teuka

Ie laot ijoe cedah hana ban
lagee syit sang-sang hipnotis mata
Wate tapike bala leu that ban
Sengkak pikiran tanyoe syedara

Banjer di Tangse bandang geboh nan
Tuman di Jeupang tsunami teuka
Rap-rap jeut donya hana soe tahan
Bala bak Tuhan keu manusia

Lam padup uroe nyoe teuma laen ban
Pih na kireman bom ji bagi rata
Soe-soe meutumeung raketan nyan
Bek sagai-sagai rijang neu buka

Geuretam-reutum beude jimusu
rap saban buleun beureutoh pusaka
lam haba koran sabe lam karu
jipeugah seubab pilkada teuka 

Bom kreatif dijieh geupenan
Bentuk kiriman hana tasangka
Jiboh lam buku dengan ancaman
Iming-imingan teror syedara

Meunan keuh bala neubi le Tuhan
Geutanyoe rakan meubek le lupa
Beuna tapubuet pue yang seruhan
Yang kebajikan jak takeurija

Bala di laot atau daratan
Nyan kebinasaan buet manusia
Allah han neubi menyoe hana pintaan
Seruan Tuhan sebab tan takeurija

Meumada oh noe uloen keu marang
Kabeh bacaan bak uloen reeka
Meu’ah keu uloen dum kesalahan
Panton lon sang-sang hana meu gaya 

Tapaktuan, 09 Maret 2012

Peran Ulama Pada Masyarakat Aceh

22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang Masalah
Berbicara masalah Ulama juga berbicara masalah personal, ”Ulama” dari segi
Bahasa merupakan orang yang memiliki Ilmu (Ilmu Agama). Secara Panggilan dan
tingkatan pengakuan terhadap Ulama di Aceh adalah ”Teungku”. Panggilan Teungku
diberikan untuk orang-orang yang memiliki pengatahuan Agama, Berakhlak mulia dan
pada waktu tertentu pergi ”Meudagang” (menuntut Ilmu) disalah satu Dayah (lembaga
pendidikan Islam tradisional) yang biasanya jauh dari kampung halaman. Namun yang
paling penting adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Ulama Dayah identik dengan
pemimpin Pesantren/ Dayah, bedanya adalah ”Ulama” adalah mereka yang lulusan
Dayah yang kemudian bekerja di sektor non- pesantren. Dan ”Ulama dayah” merupakan
mereka yang lulusan Dayah kemudian menjadi Ulama muda yang mendirikan Dayah/
pesantren dilingkungan asalnya. Predikat status ulama akan meningkat apabila Dayah
yang dibangunnya terus berkembang dan memiliki santri/ didikan yang terus bertambah.
Dayah disini dikategorikan sebagai pesantren yang diklaim sebagai lembaga pendidikan
traditional. Nilai keagamaan seperti Ukhwah (persaudaraan), Ta’awun (tolong
menolong), Ittihat (persatuan), Thalabul Ilmi (menuntut ilmu), Ikhlas, Jihad (berjuang),
Tha’at (patuh), kepada Tuhan (ALLAH), Rasul, Ulama/ Kiayi sebagai pewaris para Nabi
dan berbagai nilai-nilai yang secara eksplisit tertulis sebagai ajaran Islam yang ikut
mendukung eksistensi Pesantren. Walaupun saat ini telah banyak Pesantren yang
dikategorikan modern di Aceh namun Pesantren Traditional (Dayah) masih cukup eksis.
Dalam kenyataannya perkembangan pesantren traditional/ Dayah secara kualitatif tidak
Universitas Sumatera Utara23
menurun bahkan memperlihatkan gejala naik yang ditandai oleh timbulnya pesantren/
Dayah-dayah baru disekitarnya.
Dayah yang berkembang pada masyarakat aceh secara total memperlihatkan
dirinya sebuah parameter yang mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas. Dayah
merupakan lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan
Ilmu agama Islam. Struktur pendidikan dayah juga menunjukkan strata tertentu dimana
kurikulum sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Teugku chik (pimpinan dayah).
Pendidikan dasar dayah dimulai dengan materi kitab arab mulayu yang dikenal dengan
meunasah. Kemudian yang kedua memahami kitab arab gundul dikenal dengan kelas
Rangkang. Dan yang terakhir adalah kelas kitab-kitab nahwu, sharaf atau dikenal dengan
dengan kitab kuning. Bagi santri yang belajar kitab tersebut di Bale, harus mempunyai
kemampuan yang tinggi karena semua ilmu yang diajarkan di Bale memiliki sifat saling
berkesinambungan. Kriteria santri tidak hanya dilihat dayah, kedewasaan ilmu, namun
juga kemampuan. Jadi tidak heran dalam kelas terakhir ini para santri dengan umur
beraneka ragam serta kelas inilah yang langsung dibimbing oleh teungku Chik. Sehingga
merekalah yang bakal jadi Teungku- teungku/ guru bantu. (Taufik 1996 hal 160)
1.2. Peran Ulama Aceh Pada Masa lalu
Secara Historis Ulama diAceh sangat berperan tidak hanya dalam urusan agama
tetapi juga urusan sosial masyarakat. Seperti dalam mempersatukan masyarakat yang
dapat kita lihat hal ini ketika berlangsungnya Perang aceh (1873- 1905) dimana pasukan
Belanda untuk pertama kalinya memasuki pantai Kuala lue yang dipimpin oleh Mayjen
Verpijick dengan pasukan yang besar dan persenjaataan yang lengkap. Persenjataan
rakyat Aceh sangat minim dan sederhana namun berkat semangat Jihat yang dikobarkan
Universitas Sumatera Utara24
oleh para ulama, rakyat rela mengorbankan segala yang dimilikinya, baik harta, benda
maupun jiwanya. Sampai akhirnya Istana raja jatuh ketangan Belanda dimana rakyat
mundur. Langkah berikutnya yang diambil untuk menghadapi Belanda dengan cara
mengadakan musyawarah yang dihadiri sekitar 500 orang dari bergai unsur baik kerajaan,
ulama, maupun rakyat. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Imum lueng bata dan Teugku
lamnga yang merupakan tokoh ulama setempat. Setelah para ulama memberi pendapat
dan penjelasan yang ditinjau dari hukum Islam sehingga rapat memutuskan wajib
melakukan perang sabil untuk mengusir kafir belanda.( Said, 1961 hal 437).
Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, ulama telah diberikan kekuatan politik
dan kedudukan, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan terhadap peristiwa yang
terjadi dalam masyarakat. Sebutlah seperti yang termaktub dalam “Qanun Meukuta
Alam” pasal 23: “Bagi warga kampung di wilayah Aceh yang berani menerima orang
asing non-muslim bermalam di rumahnya, jika ketahuan maka pihak tersebut akan
didenda kifarat oleh ulama dengan diwajibkannya memberi makan sidang jum’at atau
mengadakan kenduri bagi orang miskin.
Selain dari pada membina lembaga- lembaga pendidikan sejak zaman kesultanan
para ulama aceh juga bergerak dalam usaha-usaha pembangunan, terutama di bidang
sosial, pertanian dan tingkah laku. Sebagai contoh dalam bidang pertanian adalah
Teungku Chik di Pasi, Teugku chik di Bambi, Teungku chik trueng capli dan Teungku
chik di ribee. Untuk meningkatakan pertanian mereka membangun lueng (irigasi) yang
pasa zamannnya terhitung cukup panjang. Teungku chik di Pasi membangun irigasi
dengan tali airnya bernama leung bintang sepanjang 40 kilometer sehingga dengan
adanya irigasi tersebut areal persawahan rakyat yang luas di Pidie dapat dialiri air dengan
Universitas Sumatera Utara25
cukup. Sehingga ketahanan ulama dalam masyarakat karena kualitas moral dan
keilmuannya menjadikan ulama sebagai figur yang dihormati oleh masyarakat Aceh
(Rizki Ridyasmara,2006).
Setelah Belanda berhasil menduduk i wilayah Aceh (1905-1942) disini muncul
organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 5 Mai 1939. Dimana banyak
terobosan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mereformasi pendidikan. Metode
ini dipelopori oleh Teungku Saman Siron yaitu dengan cara mengajar pengetahuan agama
dari cara duduk berakhlak dibale menjadi duduk di bangku memakai papan tulis di depan
dan ini terbukti lebih efektif. Di samping itu juga adanya penambahan materi pendidikan
dari pendidikan agama bertambah dengan pengetahuan umum walau masih menggunakan
bahasa arab. Dengan demikian Ulama pada masa lalu juga berperan sebagai agen
perubahan/ tokoh pembaharu. (Taufik, 1996: 63).
1.3. Peran Ulama Aceh masa kini
Dewasa ini kondisi aceh sudah mulai kondusif serta di barengi dengan adanya
suatu aturan baru yaitu Penerapan syariat Islam yang berdasarkan UU No. 44 tahun 1999
dan UU No. 18 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Syari’at Islam merupakan sebuah
nilai yang lazimnya dimiliki masyarakat muslim khususnya Aceh. Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberian
otonomi khusus bagi Aceh mengukuhkan klaim tentang keistimewaan daerah ini
dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Empat keistimewaan Aceh adalah
keistimewaan dalam kehidupan beragama, pendidikan, adat, (peran) ulama. Dan terakhir
disempur nakan dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Tabloid Modus
Aceh, edisi Mai 2008)
Universitas Sumatera Utara26
Salah satu produk kebijakan dalam kerangka otonomi khusus Aceh adalah
formalisasi SI (Syari’at Islam) . Secara sederhana Syari’at Islam atau SI dalam pengertian
etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai,
sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan
manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial,
hubungan manusia dengan makhluk lain dialam lingkungan hidupnya. Undang-undang
yang memuat 24 bab ini mengakui berdirinya pemerintahan otonom dalam bentuk
Nanggroe Aceh Darussalam atau Negeri Islam Aceh Darussalam yang sejahtera. Isi
Undang-undang tersebut mengacu pada tiga hal, yakni ijma’ tentang adat, ijma’ tentang
pelaksanaan syariat Islam, dan ijma’ tentang pendidikan. Undang-Undang itu kemudian
dijabarkan lagi oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Formalisasi SI adalah
proses integrasi beberapa ajaran yang terkandung dalam fiqih Islam ke dalam bentuk
kebijakan- kebijakan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah :
1. Mengatur kehidupan warga provinsi NAD agar sesuai dengan kaidah-kaidah atau
ajaran Islam.
2. Membentuk masyarakat Islami dimanifestasikan dalam bentuk upaya
memberlakukan kontrol atas tertib sosial dengan mengacu pada hukum-hukum Islam
(syari’at).
Seperti yang dikatakan oleh Al Yasa’ Abubakar dalam Budiman, ajaran dan tuntunan
mengenai tata peraturan kehidupan praktis, bagaimana cara seorang muslim menyembah
Allah (Ibadah) bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan kerabat
(hukum perkawinan dan kekeluargaan) bagaimana hidup bertetangga dengan banyak
Universitas Sumatera Utara27
orang, hidup dalam masyarakat yang berbudaya, bagaimana setiap orang harus menahan
diri, tidak berbuat semaunya, sehingga masyarakat tetap aman dan tenteram. Dalam
bagian ini termasuk aturan tentang pemerintahan, mengenai pemilihan kepala
pemerintahan, pembagian kekuasaan (kewenangan) dan pendelegasiannya. Begitu juga
bagaimana memperlakukan dan memanfaatkan alam sehingga bermanfaat untuk manusia
dan tidak mendatangkan mudarat atau bencana, dan seterusnya. Aspek ajaran ini
dikembangkan para ulama menjadi sebuah disiplin yang sistematis yang diberi nama fiqih
atau ilmu fiqih (buku yang menjelaskan hukum-hukum dalam kedudukan seseorang
sebagai diri pribadi). Dengan kata lain, fiqih adalah aturan dan tuntunan mengenai prilaku
lahir seseorang, baik dalam kedudukan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat atau
dalam kedudukan sebagai pejabat atau petugas negara. (Al Yasa’ Abubakar, 2005 hal 14)
Secara legal pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dilaksanakan oleh lembaga yang
independen yaitu lembaga Syaria’at Islam. Lembaga syari’at Islam beranggotakan para
Ulama yang memahami akan Hukum Islam. Tugas pertama lembaga Syaria’at Islam
mensosialisasikan, selanjutnya membantu pemerintah daerah dalam membuat qanun
(Perda) yang menyangkut dengan syari’at, memberikan bimbingan dan pembinaan
kepada masyarakat. Selain itu juga terdapat WH (Wilayatul Hisbah ) atau juga sering
disebut sebagai polisi syaria’at yang berperan sebagai penindak pelaku kejahatan
Syaria’at sampai akhirnya dilimpahkan kepada Mahkamah Syari’at. (Tabloid Modus
Aceh, edisi Mai 2008)
Realitas sosial dewasa ini mengenai Penerapan ”SI” masih jauh dari harapan
karena terus meningkatnya pelaku Pidana baik Judi (Maisir), Minuman keras (Khamar)
dan Mesum (Zina). Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut pengakuan
Universitas Sumatera Utara28
masyarakat bahwa mereka masih kurangnya pemahaman tentang konsep Syari’at Islam
sehingga terkesan adanya pemaksaan dari pihak terkait dalam bertindak. Untuk perbaikan
kedepan diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat baik tokoh masyarakat,
aktifis pemuda, perkumpulan wanita termasuk Ulama Dayah karena selama ini Ulama
Dayah terkesan terabaikan dari Publik khususnya terkait Implementasi Syariat Islam, Dan
semestinya Ulama Dayah harus berperan aktif dalam hal ini. dengan demikian peneliti
tertarik untuk melihat peran ulama dalam implementasi syariat Islam di Aceh.
Universitas Sumatera Utara29
1.2. Perumusan masalah
Dalam penulisan suatu karya Ilmiah selazimnya di perlukan pembatasan masalah
untuk mengkonkritkan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah berikut
uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas maka, penulis mencoba untuk mengambil
permasalahan yaitu
1. Bagaimana posisi dan peran Ulama Dayah dalam Impementasi Syari’at Islam di
Aceh.
2. Apakah selama pelaksanaan syariat Islam peran ulama dayah semakin penting atau
terpinggirkan.
1.3 Tujuan penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran ulama dalam
pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Sebagai tujuan penelitian peneliti mencoba untuk
mencari menemukan solusi agar pelaksanaan Syari’at Islam diAceh berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
1.4 Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.4.1. Manfaat teoritis
Bermanfaat untuk menemukan gejala-gejala baru dalam masyarakat sehingga hasil
penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau menyempurnakan literatur yang
telah ada dengan serta dapat menemukan formula baru yang relevan. khususnya dalam
bidang sosiologi Hukum dan sosiologi Agama sebagai institusi sosial didalamnya
diperlukan peran Ulama dayah.
Universitas Sumatera Utara30
Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pembaca dalam pengembangan bidang
kajian Sosiologi (Sosiologi Agama dan Hukum) khususnya serta fakultas ilmu sosial dan
ilmu politik secara umum yang berintegritas intelektual muda.
1.4.2. Manfaat Praktis
Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah dan
instansi terkait terhadap pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Terutama agar pelaksanaan
pembangunan jangka panjang atau jangkan pendek yang dapat melibatkan Ulama secara
total dan menyeluruh agar lebih cepat terealisasi ditengah masyarakat. Sehingga tepat
sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu mencakup:
1. Bagi ulama dayah Aceh mampu mengaplikasikan Ilmu dan prilaku yang
dimilikinya dalam membimbing dan membina masyarakat sesuai masyarakat Islami
tanah serambi mekah yang menuju kepada kemaslahatan umat.
2. Menjadi bahan data bagi kajian study untuk yang akan datang tentang peran ulama
pada masyarakat aceh.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah tentang peran ulama dalam
mengimplementasikan syari’at Islam di Aceh.
Universitas Sumatera Utara